memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Sistem persaingan usaha di Indonesia memberlakukan pembatasan baru pada denda – undang-undang anti-trust/persaingan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atau “KPPU“) Peraturan dikeluarkan pada akhir Mei 2021 tentang penerapan denda praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 (“Peraturan No. 2“) Bertujuan untuk memastikan komitmen penerapan sanksi regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan ketentuan Omnibus Act.

Peraturan Nomor 2 menjelaskan tentang penerapan denda yang dikenakan kepada pelaku perdagangan yang terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (“Laporan pihak“). Kita melihat bagian kunci dari orde baru ini.

1. Perhitungan denda

Umumnya, setiap aktivitas perusahaan yang melibatkan praktik monopoli atau praktik bisnis yang tidak wajar akan dikenakan sanksi administratif, termasuk denda. Peraturan No. 2 memberlakukan denda minimal/dasar sebesar Rp. 1 miliar (sekitar $ 69.500 dengan nilai tukar saat ini) akan diterapkan terhadap pelanggar (“Jumlah dasar“)

Aturan No. 2 lebih lanjut menjelaskan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menghitung denda terhadap terlapor di atas jumlah dasar sebagai berikut:

SEBUAH Dampak negatif setelah pelanggaran

KPPU akan mempertimbangkan apakah ada sedikit banyak persaingan di pasar yang sama dengan terlapor.

B Periode pelanggaran

KPPU memperhitungkan jumlah bulan terjadinya pelanggaran, sebagai berikut:

SAYA. Jika jangka waktu pelanggaran tersebut berlangsung sampai enam bulan, maka jangka waktu pelanggaran dihitung setengah tahun;
ii. Jika jangka waktu pelanggaran yang diberikan lebih dari enam bulan tetapi kurang dari satu tahun, maka jangka waktu pelanggaran akan dihitung sebagai satu tahun.

C. Faktor mitigasi

Adapun faktor-faktor mitigasi yang dipertimbangkan oleh KPPU dalam menghitung besarnya denda terhadap terlapor adalah sebagai berikut:

READ  Berbicara tentang Indonesia: Kovit-19 dan pekerja kreatif

SAYA. Mereka, di masa lalu, terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepatuhan terhadap persaingan usaha yang sehat;
ii. Mereka secara sukarela menghentikan praktik monopoli mereka setelah kasus terkait dibawa ke perhatian KPPU;
aku aku aku. Mereka tidak pernah melakukan pelanggaran seperti itu sebelumnya;
iv. Apakah pelanggaran itu disengaja;
v. Terlapor tidak memulai pelanggaran; Dan / atau
vi Pelanggaran tidak berdampak signifikan terhadap pasar terkait.

E Faktor peningkatan

Berikut ini adalah faktor-faktor terburuk dalam menghitung hukuman yang akan dijatuhkan kepada terlapor:

SAYA. Berdasarkan keputusan final dan restriktif, mereka telah melakukan pelanggaran serupa selama delapan tahun terakhir; Dan / atau
ii. Mereka awalnya diadili sehubungan dengan pelanggaran terkait.

e. Kesanggupan membayar denda pelaku usaha/pelanggar

Dalam menghitung besaran denda, KPPU memperhitungkan posisi keuangan terlapor dan pihak yang terlapor denda besar dapat menjadi tidak aktif.

Peraturan No. 2 menetapkan batasan perhitungan jumlah denda final sebagai berikut:

Maksimal 50% dari laba bersih terkait yang diterima oleh pihak yang dilaporkan selama aktivitas di pasar bersangkutan selama periode pelanggaran; Atau
Maksimal 10% dari total penjualan yang dihasilkan selama operasi di pasar terkait selama periode pelanggaran.

Sanksi dapat dihitung berdasarkan pendapatan bersih atau penjualan terlapor selama periode pelanggaran KPPU.

2. Bank garansi

Untuk mengajukan denda atau banding atas putusan KPPU, terlapor wajib mengenakan denda paling banyak 20% atas bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia, sebagai jaminan pelaksanaan putusan KPPU. . Bank garansi harus diserahkan dalam waktu 14 hari kerja.

Apabila terlapor tidak menyerahkan bank garansi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, KPPU menganggap terlapor telah menerima putusan tersebut. Bank garansi hanya dapat ditarik setelah KPPU membuat keputusan final dan obligasi. Jika keputusan dibatalkan, maka bank garansi akan dikembalikan kepada terlapor.

READ  Ekspor dan impor Indonesia tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan pada bulan Maret

3. Pembayaran denda

Terlapor wajib membayarkan sanksi denda yang dikenakan kepada kas negara sebagai penghasilan tidak kena pajak dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah putusan KPPU diumumkan. Kegagalan membayar tepat waktu akan mengakibatkan tambahan pembatasan administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran. Sebagai upaya terakhir, KPPU dapat menyita harta terlapor setelah berulang kali menolak membayar denda.

Aturan No. 2 dapat berlaku untuk relaksasi pihak terlapor, yang memungkinkan pimpinan KPPU membayar dendanya secara mencicil atau dalam jangka waktu tertentu. Permohonan relaksasi harus diserahkan dengan laporan keuangan yang diperlukan dalam waktu 14 hari kerja sejak keputusan final dan terbatas. Aplikasi yang diajukan setelah 14 hari kerja akan ditolak.

Jangka waktu relaksasi maksimum yang dapat disetujui KPPU adalah 12 bulan untuk pembayaran cicilan atau 12 bulan hingga 36 bulan untuk pembayaran yang diperpanjang. Agar memenuhi syarat untuk pengabaian, terlapor harus menyerahkan jaminan yang memadai dalam salah satu bentuk berikut:

Sebuah asuransi;
b. bank garansi;
C. obligasi jaminan;
D garansi bahan; Atau
e. Jaminan lain yang disetujui oleh KPPU.

Peraturan No. 2 mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021. (30 Juli 2021)

Isi artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan umum. Saran ahli harus dicari pada keadaan khusus Anda.