Dewan Pertanyakan Penghargaan WTP dan Sakip Diterima Pemkab

Pasuruan, Memo X

Dua penghargaaan Wajar Tanpa Kecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterima Pemkab Pasuruan dipertanyakan sejumlah kalangan anggota DPRD Kabupaten Pasurun. Pasalnya, ada beberapa catatan di evaluasi Pemprop Jatim pada penggunaan anggaran Hibah Rp 165 miliar dan Bansos Rp 30 miliar di Pemkab Pasuruan. Serta dana hibah Rp 80 miliar di DPRD Kabupaten Pasuruan yang nilai tabrak aturan perundang-undangan. Terbongkaranya, tidak singkronisasi dua lembaga Legislatif dengan Eksekutif ini, dipicu tidak adanya transparasi diperencanaan keuangan daerah.

Seperti diungkapkan Andre Wahyudi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (12/2/2019) bawah transparan Pemkab Pasuruan soal penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. Tidak hanya itu, di pembahasan perencanaan dan pengelolaan keuangan juga sama.

“Sebelum di syahkan oleh DPRD, rancangan APBD harus dilakukan singkronisasi antara Pemkab dengan kami (dewan) melalui tim anggaran (Timgar). Kenyataannya apa, tahapan ini tidak pernah dilakukan oleh pihak Timgar,” kata Andre.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, apa yang dilakukan Pemkab ini terkesal menutup diri alias meninggalkan Timgar dan Banggar. AW panggilan akrabnya, mengaku surat evaluasi Pemprov Jatim tanggal 21 Desember 2018 tidak pernah disampaikan ke Timbanggar. “Tiba-tiba saja Badan Musyawarah DPRD minta  menjawadwalkan rapat bersama timbanggar dengan timgar soal evaluasi itu,” tandasnya.

Senada juga dikatakan Joko Cahyono Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Bahkan politisi Partai Nasdem ini heran penerimaan “segudang” penghargaan yang diterima Pemkab Pasuruan melalui Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf. Betapa tidak dua predikat berhasil diraihan Kabupaten Pasuruan opini WTP dari BPK RI  dan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018. “Layo tim panitia ini menilai dari sisi mana,” tanya Joko.

“Apakah pengelolaan anggaran keuangan Pemkab Pasuruan sudah benar. Lalu, sistem perencanaan pembangunan (e-planning), sistem penganggaran (e-budgetting) dan sistem monev kerja alias e-performance, bagus,” kata Joko dengan nada tanya sambil gelengkan kepala. (dik)

  • Selective Color Photography of Train Railways!

    temason 3 Oktober 2018 12:30 Balas
  • I call this my weekend lifesaver.

    temason 3 Oktober 2018 12:30 Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: