memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Perjalanan Sulit Reformasi Birokrasi di Indonesia – Akademi

Alexander b. Koro (Jakarta Post)

Premium

Kupang, Nusa Tenggara Timur
Senin, 13 Juni 2022

Kebutuhan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia muncul pada tahun 1998 sebagai bagian dari reformasi konstitusi setelah jatuhnya rezim Sohardo. Secara teori, kebutuhan ini tepat karena sistem politik yang sukses ditentukan oleh keberadaan birokrasi yang dapat menerapkan kondisi apa pun dari kediktatoran hingga demokrasi hingga reformasi (Lins dan Stephen, 1998).

Hanya birokrasi yang dapat digunakan yang dapat mengimplementasikan kebijakan publik dari pemerintahan yang demokratis untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Hal ini sangat penting, penting karena tujuan akhir dari setiap pemerintahan adalah untuk menciptakan kebaikan bersama, apapun bentuknya. Berhasil tidaknya demokratisasi di beberapa negara, termasuk Indonesia, ditentukan oleh reformasi birokrasi.

Secara umum, para sarjana administrasi atau administrasi publik sepakat bahwa tujuan utama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Pelajaran yang dapat kita petik dari banyak negara demokrasi yang melakukan reformasi birokrasi pada tahun 1980-an adalah bahwa reformasi birokrasi yang berhasil merupakan peningkatan yang signifikan yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan sosial.

Baca cerita lengkapnya

BERLANGGANAN SEKARANG

Rp 55.500 / bulan

  • Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
  • Surat Kabar Digital Harian E-Post
  • Tidak ada iklan, tidak ada interupsi
  • Akses khusus ke acara dan program kami
  • Berlangganan buletin kami


Berita Terkait

Anda mungkin juga menyukai:

Greenland Indonesia - Konservasi dan Restorasi Lahan Basah negara

Memberdayakan petani kecil

INDONESIA: Menjadi benar-benar digital dengan konektivitas inklusif

READ  Indonesia gagal menerapkan perjanjian pembagian biaya KF-21: DONG-A ILBO