Alexander b. Koro (Jakarta Post)
Premium
Kupang, Nusa Tenggara Timur
Senin, 13 Juni 2022
Kebutuhan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia muncul pada tahun 1998 sebagai bagian dari reformasi konstitusi setelah jatuhnya rezim Sohardo. Secara teori, kebutuhan ini tepat karena sistem politik yang sukses ditentukan oleh keberadaan birokrasi yang dapat menerapkan kondisi apa pun dari kediktatoran hingga demokrasi hingga reformasi (Lins dan Stephen, 1998).
Hanya birokrasi yang dapat digunakan yang dapat mengimplementasikan kebijakan publik dari pemerintahan yang demokratis untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Hal ini sangat penting, penting karena tujuan akhir dari setiap pemerintahan adalah untuk menciptakan kebaikan bersama, apapun bentuknya. Berhasil tidaknya demokratisasi di beberapa negara, termasuk Indonesia, ditentukan oleh reformasi birokrasi.
Secara umum, para sarjana administrasi atau administrasi publik sepakat bahwa tujuan utama pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Pelajaran yang dapat kita petik dari banyak negara demokrasi yang melakukan reformasi birokrasi pada tahun 1980-an adalah bahwa reformasi birokrasi yang berhasil merupakan peningkatan yang signifikan yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan sosial.
Baca cerita lengkapnya
BERLANGGANAN SEKARANG
Rp 55.500 / bulan
- Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
- Surat Kabar Digital Harian E-Post
- Tidak ada iklan, tidak ada interupsi
- Akses khusus ke acara dan program kami
- Berlangganan buletin kami
Berita Terkait
Anda mungkin juga menyukai:
“Pecinta zombie. Penggila perjalanan lepas. Komunikator. Penggemar web yang ramah. Penggemar alkohol bersertifikat. Pelajar.”
More Stories
Tim Gajser berbicara 1-1 hari di MXGP, Indonesia
Pemilu berbasis blockchain kembali ramai diperbincangkan di Indonesia
Baiz Harep memenangkan kualifikasi World Surf League di Indonesia