memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021: Badan Usaha Perseorangan dan Perusahaan yang Memenuhi Standar Usaha Kecil dan Mikro

Ringkasan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (atau dikenal dengan “hukum omnibusPada bulan November 2020, perusahaan kini semakin diberikan kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya terkait dengan sektor usaha kecil dan mikro, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perusahaan dan pendaftaran perusahaan, perubahan dan membubarkan perusahaan yang memenuhi standar usaha mikro dan mikro (“PP 8/2021“).

Update ARMA akan membahas Tinjauan PP 8/2021 dan fokus pada beberapa informasi latar belakang mengenai jenis badan hukum baru yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam bentuk kepemilikan tunggal dan peraturan perusahaan baru yang memenuhi kriteria untuk usaha kecil dan mikro.

GR 8/2021 ا kisaran

PP 8/2021 secara khusus mengatur tentang perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha kecil dan mikro (selanjutnya disebut “perusahaan“). Perseroan terbatas dengan standar usaha menengah dan besar, termasuk perseroan terbatas dengan penanaman modal asing, tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan ini.

Pengertian perusahaan yang diatur dalam PP 8/2021 adalah badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan oleh dua (dua orang) atau lebih (didirikan sampai saat ini sesuai dengan UU LLC); dan jenis badan hukum baru yang dapat dibuat oleh satu (satu) orang (“Kepemilikan Tunggal“).

Kemudahan permodalan bagi perusahaan

Pendiri perusahaan dapat menentukan sendiri besarnya modal perusahaan, kecuali beberapa usaha. Namun dengan ketentuan jumlah modal ditempatkan dan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Pendirian perusahaan perseorangan

Badan Usaha Perseorangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki kemampuan hukum,1 Dengan mengisi pernyataan pendirian (“Pernyataan dari salah satu pendiri”) dalam bahasa Indonesia dan terdaftar secara elektronik pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mengisi formulir yang memuat informasi sebagai berikut:2

READ  Pengembangan kota industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi - bisnis

SAYA. nama dan tempat tinggal;

Kedua. Periode yayasan

Ketiga. maksud dan tujuan serta kegiatan komersial;

Keempat. besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;

5. Nilai nominal dan jumlah saham;

VI. tabuk;

VII. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor pokok dan nomor pokok wajib pajak para pendiri, serta para direktur dan pemegang saham dari masing-masing yayasan.

Mengubah Pernyataan Pendirian Kepemilikan Tunggal

Informasi tentang pernyataan pendirian dapat diubah dengan mengisi formulir perubahan pernyataan pendirian berdasarkan keputusan pemegang saham dari badan hukum perseorangan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Perubahan Status Kepemilikan Tunggal

Perusahaan perseorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi LLC (sebagaimana dimaksud dalam UU LLC) jika pemegang sahamnya terdiri dari lebih dari satu (satu) orang dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai korporasi kecil dan mikro. 3 Perubahan status badan hukum ini dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kewajiban melaporkan laporan keuangan

Badan Usaha Milik Perseorangan wajib menyusun laporan keuangan dengan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik melalui formulir yang memuat (i) laporan posisi keuangan; (2) Laporan laba rugi. (3) Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Laporan keuangan ini dimaksudkan sebagai acuan database profil kepemilikan individu dan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan standar perusahaan.

Dalam hal Perusahaan Perseorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, Perusahaan Perseorangan dapat dikenakan sanksi elektronik berupa:

SAYA. peringatan tertulis;

Kedua. Penghentian hak akses ke Layanan; atau

Ketiga. Pencabutan status badan hukum.

READ  Batumbo, anak perusahaan Validus di Indonesia, mendapatkan lisensi pinjaman digital penuh dari OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi UKM

Solusi Kepemilikan Tunggal

Pembubaran perusahaan perseorangan dapat terjadi karena alasan berikut:

SAYA. Berdasarkan keputusan pemegang saham yang mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham;

Kedua. Jangka waktu berakhir

Ketiga. atas perintah pengadilan;

Keempat. Dengan batalnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

5. Harta pailit yang telah dinyatakan pailit harus dipailitkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan kewajiban pembayaran utang ditangguhkan; atau

VI. Pembatalan lisensi komersial kepemilikan tunggal, yang mengharuskan kepemilikan tunggal untuk melikuidasi dan mengisi pernyataan pembubaran.

Dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan pemegang saham dan berakhirnya jangka waktu pendirian serta batalnya pailit, pemegang saham harus menunjuk likuidator.4. Jika mereka tidak menunjuk likuidator, maka direksi yang terdiri dari 4 orang direksi akan bertindak sebagai likuidator. 5