memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Status Report 2020 – Indonesia

Respon Indonesia terhadap COVID-19 dan pengurangan risiko bencana

Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi pada 2 Maret 2020. Pemerintah telah mengadopsi berbagai tindakan pengendalian, termasuk larangan sementara perjalanan udara dan laut domestik dan internasional, pemeriksaan di pelabuhan masuk, penutupan sekolah dan pembatasan lain pada acara publik. Pada bulan Juni, Indonesia mulai melonggarkan beberapa langkah pengendalian.

Kota Jakarta memulai fase transisi dari pembatasan sosial skala besar pada 5 Juni, dan selanjutnya melonggarkan pembatasan pada mal (pada 15 Juni) dan taman serta area rekreasi (pada 20 Juni). Namun, kota Jakarta telah memperpanjang fase sementara dari pembatasan sosial skala besar hingga 10 September, dengan tidak adanya penurunan kasus virus baru setiap hari. Pada 9 September, Gubernur Jakarta mengumumkan bahwa pembatasan sosial skala besar akan diperketat untuk mengendalikan penyebaran virus.

Pertumbuhan Indonesia membaik dari -3,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2020 menjadi -5,3 persen pada kuartal kedua tahun 2020, sebagian besar didorong oleh pemulihan permintaan domestik.
Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Shri Mulyani Indirawati, telah mengambil empat keputusan utama: kebijakan konsesi pajak, perlindungan tenaga kerja, pembayaran kembali pinjaman dari usaha kecil dan menengah (UKM), dan redistribusi kebijakan moneter di pemerintah daerah. Level. Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional terus disempurnakan dan saat ini mencapai Rp695,2 triliun.

Presiden Indonesia telah menunjuk Panglima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Satgas COVID-19 (Kugas Tugas Persepatton Benangan COVID-19). Fokus utama satgas adalah membantu mengurangi dampak tenaga medis dan mengurangi korban jiwa. Banyak keputusan presiden, aturan dan peraturan adalah masalah yang memandu tanggapan nasional dan lokal. Salah satu alat hukum yang paling penting adalah Perintah Presiden 4/2020 (Instruksi Presiden Nomar 4/2020) yang secara khusus memberi nasihat tentang pembiayaan kembali kegiatan pembangunan, pendistribusian kembali anggaran pemerintah, dan pembelian barang dan jasa untuk tanggapan yang cepat dan cepat terhadap COVID-19. . COVID-19 memastikan perlindungan presiden dengan memperkuat sektor kesehatan melalui pelayanan kesehatan dasar untuk pasien dan Program Asuransi Nasional (PPJS), memperkuat pemerintah daerah dan perekonomian daerah.

READ  Republik Indonesia Umumkan Solusi Undangan Konsesi

Meskipun BNPP memainkan peran kunci dalam menangani epidemi dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyebarluaskan informasi Pemerintah-19 melalui berbagai situs media, termasuk pengeboman SMS, itu bukanlah mandat alami mereka; Membentuk tim respons cepat; Menyediakan logistik, perbekalan dan fasilitas kesehatan; Memantau perkembangan potensial baru di Pemerintah-19; Bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan. BNPP memiliki sekitar 176 petugas yang akan bergabung dengan Pusat Operasi Penangan Pengana / Pusat Operasi Penanggulangan Bencana Pusat Benjantalian.