memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemulihan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi | Globalisme

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemulihan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartto Saat diskusi publik UU Cipta Kerja pada 30 Maret 2021 (Foto: ANTARA)

Jakarta (VNA) – DI Pemerintah Indonesia Fokus pada pemulihan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kepemimpinan Pertumbuhan ekonomi nasionalMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartartu mengatakan.

Dalam keterangannya, Hartarto mengemukakan, usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan kontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja atau sekitar 116,9 juta tenaga kerja.

Hartarto mencatat, dari total anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 699,43 triliun rupee, 184,83 triliun rupee dialokasikan untuk UMKM, menurut Kantor Berita Antara Indonesia.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk membiayai UMKM dengan memberikan enam insentif: dukungan suku bunga bagi UMKM, bantuan produktif bagi usaha mikro, dukungan pemulihan layanan penjaminan (IJP), penempatan dana di bank umum, insentif perpajakan, dan restrukturisasi kredit.

Menteri menyatakan bahwa beberapa UMKM mengalami masalah serius akibat pandemi COVID-19.

Survei terhadap 195.099 UMKM yang dilakukan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menemukan 23,10 persen UMKM mengalami penurunan volume usahanya, 19,5 persen mengalami kendala dalam distribusi, dan 19,45 persen mengalami kendala dalam permodalan kerja.

Survei yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) menghadapi situasi serupa, yaitu 30,5 persen UMKM Di Indonesia tercatat terjadi penurunan permintaan dalam negeri, dan 48,6 persen ditutup sementara.

Ia mengungkapkan, salah satu langkah pemerintah untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah adalah dengan memberikan insentif modal kerja melalui sistem kredit kecil dengan bunga rendah dan tanpa tambahan jaminan.

Pada tahun 2020, pemerintah membebaskan bunga tangguhan dan pembayaran premi pokok dari KUR kepada UMKM yang terkena wabah COVID-19 untuk jangka waktu maksimal enam bulan.

READ  Pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik Melonjak ke 7,7% pada 2021 - Bank Dunia

Ini juga telah menciptakan Super Mikro KUR yang menargetkan pekerja yang di-PHK dan industri kecil rumahan.

Pada 2021, pemerintah memperluas pemberian subsidi bunga sebesar tiga persen, menunda cicilan pokok dan meringankan ketentuan KUR dengan memperpanjang jangka waktunya serta menaikkan pagu menjadi 253 triliun rupee.

Pemerintah memerlukan bantuan dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, tambah Hartarto, UMKM dapat memperkuat usahanya dan mendongkrak perekonomian nasional. /.