memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Pemerintah Indonesia membela tantangan hukum terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja

JAKARTA (Reuters) – Menteri Perekonomian Indonesia pada Kamis mendukung undang-undang ketenagakerjaan utama Presiden Joko Widodo di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa langkah untuk mengubah beberapa undang-undang secara bersamaan adalah sah.

Undang-undang tersebut, yang disahkan oleh parlemen tahun lalu, memicu protes luas di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dengan serikat pekerja mengajukan peninjauan kembali.

Menteri Erlanga Hardo mengatakan dalam panggilan video bahwa Undang-Undang “Omnibus”, yang mengubah 78 undang-undang yang ada, penting untuk menciptakan lapangan kerja dengan menarik investasi melalui lisensi yang diatur dan menghindari peraturan satu lawan satu.

“Perubahan undang-undang ini tidak dapat diubah satu persatu dengan cara mengubahnya seperti biasa, sehingga diperlukan perbaikan hukum,” kata menteri merujuk pada sistem seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Airlanga mengatakan pemerintah telah mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh undang-undang mulai dari persiapan pendidikan hingga persetujuan, serta mendapatkan masukan dari para ahli independen dan menginformasikan kepada publik tentang prosesnya, termasuk di media sosial.

Parlemen Indonesia mengesahkan RUU penciptaan lapangan kerja Oktober lalu menjadi undang-undang dengan proses yang cepat, termasuk debat malam dan akhir pekan.

RUU itu sebagian besar disambut oleh bisnis dan pasar, tetapi dikritik oleh serikat pekerja dan kelompok lingkungan karena mengurangi hak-hak pekerja dan melonggarkan peraturan lingkungan.

Pemerintah mengatakan Indonesia harus menarik lebih banyak investor untuk mendongkrak perekonomian yang terkena dampak wabah virus corona.

PDB Indonesia menyusut 2,07% tahun lalu, kontraksi pertama sejak krisis keuangan Asia 1998 di tengah wabah virus corona.

Sidang pengadilan berikutnya akan digelar pada 24 Juni untuk mendengarkan saksi-saksi dari para pemohon.