memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Pekerja migran di garis Sanying di New Taipei menuduh majikan mereka melakukan eksploitasi | berita Taiwan

TAIPEI (Berita Taiwan) — Legislator Partai Kekuatan Baru Chiu Hsien-chie (邱顯智) dan Serikat Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) mengadakan konferensi pers bersama pada Jumat (13 Agustus) untuk membahas tuduhan terhadap kontraktor konstruksi Sanying Line untuk kelebihan dan kekurangan pembayaran bagi pekerja.

RSEA Engineering Corporation (RSEA) adalah salah satu perusahaan yang dikontrak oleh Pemerintah Kota New Taipei untuk membangun MRT Sanying Line, sebuah proyek besar dengan anggaran NT$34 miliar (US$1,2 miliar). TIWA Bahwa selama dua tahun, pekerja memperoleh gaji pokok NT$9.677 per bulan, dan bekerja hingga 176 jam lembur per bulan.

Selain NT$2.000 atau NT$4.000 yang diberikan kepada pekerja untuk menutupi biaya hidup di Taiwan, tunjangan tersebut dibayarkan oleh mitra bisnis RSEA di Indonesia, PT Wijaya Karya (WIKA) dalam mata uang rupiah. Menurut TIWA, sebelum datang ke Taiwan, pekerja diharuskan menandatangani kontrak kerja dengan WIKA yang syarat pembayarannya mengikuti standar Indonesia.

Para pekerja menerima slip gaji RSEA yang ditulis seluruhnya dalam bahasa Indonesia. Pembayaran lembur, diperkirakan sebesar NT$47 per jam, dibayarkan secara tunai dan didistribusikan ke lokasi konstruksi.

Secara hukum, pekerja migran berhak atas total NT$54.813 untuk satu bulan kerja, yang terdiri dari upah minimum NT$23.800 dan uang lembur hingga NT$31.013. Mereka sebenarnya menerima NT$20.344.

Presiden TIWA Chen Su-hsiang (陳) mengatakan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ke mana sisa NT$34.469 hilang. Dia mengatakan kasus tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai perselisihan perburuhan belaka, dan pihak berwenang harus menyelidiki apakah ada korupsi atau kegiatan kriminal lainnya.

Seorang perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja (MOL) mengatakan bahwa karena WIKA tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan pekerja migran di Taiwan, RSEA adalah majikan yang sah bagi pekerja, dan karenanya harus bertanggung jawab dan mematuhi kebijakan resmi. Jika penyelidikan menemukan bahwa ada kebenaran dalam tuduhan pekerja, DOL akan membatalkan izin kerja RSEA dan mengeluarkan denda hingga NT $ 1 juta.

READ  Indonesia memangkas perkiraan pertumbuhan menjadi 3,7-4,5 persen karena kasus Covid-19 meningkat