memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Omnibus Law Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi UU Cipta Kerja / Omnibus Law Inkonstitusional – Pemerintah, Sektor Publik

Indonesia: Omnibus Law Indonesia: Putusan Mahkamah Konstitusi UU Cipta Kerja / Omnibus Law Inkonstitusional

Untuk mencetak artikel ini, Anda harus terdaftar atau login ke Mondaq.com.

Mahkamah Konstitusi Indonesia (“Mahkamah Konstitusi“) Baru-baru ini mengeluarkan putusan dalam Pemeriksaan Yudisial atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (“Hukum penciptaan lapangan kerja “atau” hukum Omnibus“), Putusan No.91/PUU/XVIII/2020 (“Putusan MK 91/2021“).

Putusan MK 91/2021 menyatakan bahwa undang-undang yang secara umum menciptakan ciptaan adalah inkonstitusional dengan syarat tidak sesuai dengan standar rumusan peraturan perundang-undangan. Putusan MK 91/2021 juga mengatur bahwa Omnibus Act akan dianggap ilegal secara permanen.

Namun, keputusan seperti itu tidak akan efektif mencabut undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pemerintah Indonesia dan anggota parlemen untuk mempertimbangkan kembali undang-undang tersebut dalam waktu dua tahun dan menunda rilis peraturan penegakan baru.

Pada artikel ini, kami memberikan ringkasan singkat Putusan MK 91/2021.

Subjek: Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi merilis hasil pemeriksaan semantik UU Cipta Kerja. Mantan pekerja, mahasiswa, dosen, LSM (“LSM“), Dan dua kelompok masyarakat suku.

Secara rinci, pihak-pihak yang mengajukan pertanyaan yudisial:

  1. Penggugat Pertama: Hakimi Irawan Bangit Pamungas (mantan pekerja);
  2. Penggugat Kedua: Ali Sujido (mahasiswa);
  3. Penggugat Ketiga : Muhtar Said, SH, MH (Dosen);
  4. Penggugat Keempat: Migrant CARE (LSM Indonesia) diwakili oleh Wahu Susilo dan Anis Hitaya;
  5. Penggugat Kelima : Badan Koordinasi Masyarakat Perkotaan Sumatera Barat (“BKKAN Sumatera Barat Atau
    Badan Koordinasi Densitas Reguler Kota Sumatera Barat“, Sebuah kelompok masyarakat suku di Sumatera Barat) yang diwakili oleh Yusirwan Rasyid Data dan Ulysses Younis Data;
  6. Penggugat Keenam : Pengadilan Hukum Alam Minangkabau (“BU / Pengadilan seperti biasa di Minangkabau, Kelompok Masyarakat Adat Sumatera Barat) Diwakili oleh Irvansya Datuk Kadumangun.
READ  Taylor Swift bergabung dengan Ariana Grande, Drake dan Justin Bieber di single ketiganya nomor 1 instan

Semua penggugat diwakili oleh Komite Hukum
Gerakan sosial memperjuangkan hak konstitusional (Gerakan Rakyat untuk Hak Konstitusional) (“Penggugat“) Berdalih bahwa undang-undang penciptaan lapangan kerja inkonstitusional di Indonesia (“[UUUUD1945[1945அரசியலமைப்புசட்டம்“) Dan berlakunya Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (“Amandemen UU 12/2011“).

  1. Kriteria Pemeriksaan Formal Mahkamah KonstitusiPenggugat mendalilkan bahwa pembuatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan empat asas yang membentuk undang-undang (Disorot dalam teks tebalSebagaimana diatur dalam Bagian 5 Undang-Undang Amandemen 12/2011:
    1. kejelasan tujuan;
    2. Perusahaan atau otoritas yang sedang berkembang;
    3. Kompatibilitas antara jenis, hierarki, dan bahan muatan;
    4. Dapat menerapkan;
    5. Aplikasi dan kinerja;
    6. Kejelasan formasi; Dan
    7. Transparansi.

Berdasarkan kriteria di atas, Putusan MK 91/2021 UU Cipta Kerja dirancang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari pengertian kriteria tersebut. Berikut rangkuman pandangan Mahkamah Konstitusi:

  1. Penciptaan undang-undang yang menciptakan kerja tidak jelas dan menimbulkan kerancuan hukum: Pemohon mendalilkan bahwa pembuatan UU Ketenagakerjaan telah menimbulkan kebingungan, apakah undang-undang tersebut baru, atau diubah atau dicabut berdasarkan undang-undang yang ada. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa ambiguitas ini tidak sesuai dengan UU 12/2011.
  2. Sistem undang-undang penciptaan lapangan kerja tidak diakui secara hukum: Penggugat mendalilkan bahwa cara pembuatan UU Cipta Kerja tidak diakui oleh UU 12/2011. Oleh karena itu, itu akan dianggap tidak valid dengan benar. Menanggapi permohonan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak ada masalah khusus dalam pembuatan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa UU 12/2011 seharusnya diubah sebelum Omnibus Act disahkan.
  3. Perubahan signifikan pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja melanggar prinsip utilitas, efisiensi, dan transparansi.: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR)) Dan Presiden menyetujui Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja 5 Oktober 2020. Namun, versi undang-undang yang berbeda beredar luas secara umum. Isi dari edisi-edisi ini berbeda secara signifikan dari versi resmi dan final dari Undang-undang tersebut.
    Untuk referensi, di bawah ini adalah beberapa versi yang paling banyak didistribusikan:
    • 5 Oktober 2020: Diundangkan secara resmi oleh Presiden dan DPR dengan UU Cipta Kerja versi 905 (sembilan puluh lima);
    • 9 Oktober 2020: Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) halaman dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
    • 12 Oktober 2020: Rancangan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 1.035 (seribu tiga puluh lima) halaman dan versi rancangan akhir Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 812 halaman tersebar luas kepada masyarakat.

    Anggota DPR dalam Putusan MK 91/2021 bersaksi bahwa perbedaan rancangan dan versi UU Cipta Kerja yang diundangkan hanya kesalahan susunan kata dan desain, bukan hal yang signifikan. Namun, juri yang membuat perbandingan mengatakan ada beberapa perubahan yang signifikan. Misalnya, artikel dalam draft dibuat dalam 7, 9 dan 156 edisi yang berbeda. Ormas-ormas adat dan banyak orang marah karena mereka ditolak partisipasinya sejak undang-undang itu dibuat.

  4. Partisipasi masyarakat rendah: Meski MK mengakui banyaknya observasi publik yang diberikan pemerintah, MK mencontohkan minimnya partisipasi masyarakat dalam implementasi UU Cipta Kerja. Berkaitan dengan itu, Mahkamah Konstitusi mendesak pemerintah untuk memastikan partisipasi publik yang sebaik-baiknya dalam pengesahan setiap undang-undang baru.

Putusan MK 91/2021: Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Tahun 1945 inkonstitusional dan dalam praktiknya inkonstitusional. Artinya, UU Cipta Kerja tidak diundangkan sesuai dengan prosedur wajib yang ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011.

Sebagaimana disebutkan pada alinea pertama pasal ini, Mahkamah Konstitusi adalah Batas waktu dua tahun Legislator harus mengubah undang-undang yang menciptakan pekerjaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika amandemen tidak selesai setelah jangka waktu tersebut, undang-undang sebelumnya akan berlaku lagi.

Selain itu, pengadilan juga melarang pemerintah Indonesia untuk memberlakukan peraturan atau pengaturan undang-undang penciptaan lapangan kerja yang akan berdampak signifikan terhadap penduduk strategis dan penduduk sipil. Sekalipun ada putusan pengadilan, undang-undang yang menciptakan ciptaan dan peraturan yang memberlakukannya adalah sah menurut hukum Indonesia, paling tidak sampai ada putusan lain yang menentukan lain. Hal ini untuk menjamin stabilitas hukum dan menghindari kekosongan hukum.

Isi artikel ini adalah untuk memberikan panduan umum untuk materi pelajaran. Dapatkan saran khusus tentang situasi spesifik Anda.

Artikel Populer: Pemerintah, Sektor Publik dari Indonesia