memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Kemudahan perizinan komersial untuk menarik investasi ke Indonesia: govt

Jakarta (Antara) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartarto menegaskan kemudahan pemberian izin usaha akan mendorong lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia.

“Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi melalui reformasi struktural dengan menggabungkan 76 regulasi menjadi satu melalui Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja,” ujarnya saat menyampaikan keynote speech pada webinar, Jumat.

Menurut Hartarto, UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur perizinan usaha, memberikan perlindungan lingkungan yang lebih baik, dan melakukan perubahan pada peraturan ketenagakerjaan yang ada. Dia mencatat bahwa Bank Dunia mengakui undang-undang tersebut sebagai program reformasi ekonomi yang sangat positif yang didirikan Indonesia dalam empat dekade terakhir.

Untuk melengkapi implementasi JCA, pendaftaran digital dan prosedur perizinan juga dipermudah dengan diluncurkannya Online Single Application (OSS) versi terbaru yang berbasis risk-based approach (RBA), dan pergeseran dari pasif. Daftar Penanaman Modal (DNI) menjadi Daftar Penanaman Modal (DPI).

Dalam sistem ini, jenis perizinan akan disesuaikan berdasarkan tingkat risiko masing-masing usaha. Misalnya, (di bawah sistem ini) prosedur perizinan UKM berbeda dengan perusahaan besar.

Saat ini, UMKM atau bisnis berisiko rendah lainnya di sektor swasta hanya membutuhkan Nomor Induk Usaha (NIB) OSS untuk memulai bisnis, sedangkan perusahaan berisiko menengah memerlukan sertifikasi standar tambahan, katanya. Dikatakannya, semua perizinan diberikan dalam OSS yang terintegrasi, sehingga prosesnya sangat transparan, mudah, cepat dan kredibel.

Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan dan mengawal OSS versi baru ke depan. Dia menambahkan bahwa ini karena perangkat lunak open source adalah salah satu alat penting untuk menarik lebih banyak investasi ke negara itu.

READ  Perkiraan pasar alat pertanian di Indonesia hingga tahun 2025

“Kami berharap peluncuran OSS berbasis risiko akan meningkatkan iklim investasi dan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan jika investasi pada akhirnya meningkat, diharapkan juga akan membuka peluang bisnis yang lebih luas.”

Pemerintah telah menerbitkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Peraturan Presiden No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Ia mencontohkan, peraturan tersebut memuat Departemen Penerangan Masyarakat yang fokus pada penyediaan daftar bisnis atau bidang usaha prioritas, termasuk proyek strategis nasional (PSN), teknologi terkini, industri unggulan, dan industri berorientasi ekspor, serta penelitian. dan pengembangan.

Dia mengatakan investor yang berinvestasi di sektor prioritas akan mendapat insentif pajak dan non-pajak. Dari sisi finansial, lanjutnya, insentif bisa berupa bonus investasi, super diskon, atau pembebasan bea masuk.

Sedangkan dari segi non finansial dapat berupa kemudahan berusaha, kemudahan perijinan untuk melakukan kegiatan usaha, prasarana penunjang usaha, dan jaminan ketersediaan bahan bakar atau energi dan bahan baku. .

Selain itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan meningkatkan investasi jangka panjang yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan, kata menteri.

“Pemerintah telah mengalokasikan US$1 miliar pada 2020 sebagai modal awal untuk LPI dan akan menambah lagi US$4 miliar tahun ini untuk meningkatkan peran LPI. Saat ini juga ada sovereign wealth fund sekitar US$3 miliar dari tiga negara, yaitu Belanda, Kanada dan Uni Emirat Arab (yang tergabung dalam LPI).

Berita terkait: Presiden serukan transparansi dalam implementasi OSS
Berita terkait: Kementerian Perikanan sedang menyiapkan rancangan peraturan perizinan komersial