memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Kelompok hak asasi mengatakan Indonesia harus memberlakukan larangan kode berpakaian agama

Jakarta, 6 Feb (dpa): Komisi Internasional Hak Asasi Manusia pada hari Sabtu meminta Indonesia untuk melarang pakaian wajib agama bagi siswa perempuan di sekolah umum di seluruh negeri.

Larangan itu diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadeem McCarthy minggu ini menyusul protes publik bahwa semua siswa perempuan, termasuk non-Muslim, harus mengenakan jilbab atau helm Islami di sebuah sekolah di Padang di pulau Sumatera.

“Orde baru merupakan langkah jangka panjang untuk mengakhiri kode berpakaian diskriminatif bagi anak perempuan dan perempuan di sekolah negeri di seluruh Indonesia,” kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch.

“Selama dua dekade, banyak sekolah negeri yang mewajibkan siswi dan guru perempuan memakai jilbab, yang mengarah pada perundungan, intimidasi dan pengusiran atau pengunduran diri secara paksa,” katanya.

McGregor mengatakan perintah bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri akan melarang sekolah yang dikelola pemerintah untuk memaksa siswa memakai simbol atau seragam agama.

Pelanggaran dapat menyebabkan pemerintah menghentikan dana operasional dan bantuan lain untuk sekolah, katanya.

Aturan-aturan ini berlaku di seluruh negeri kecuali di provinsi Aceh di mana Syariah dipraktikkan sebagai bagian dari Program Otonomi.

Video seorang siswa non-Muslim yang mengenakan tutup kepala di sebuah sekolah menengah kejuruan di Pathankot menjadi viral di media sosial, memicu protes publik dan perintah menteri.

Diketahui juga bahwa helm Muslim dilarang di beberapa sekolah di negara di mana Muslim adalah minoritas.

Dengan populasi 270 juta, Indonesia memiliki lebih banyak Muslim daripada negara lain, tetapi juga memiliki populasi non-Muslim. – dpa