memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Kejaksaan Agung menangani 147.624 kasus pidana pada tahun 2021

Jakarta (Antara) – Jaksa Agung Sanyetyar Burhanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, membenarkan bahwa Kejaksaan Agung telah menangani 147.624 kasus pidana, di mana 94.461 di antaranya telah diselesaikan pada tahun 2021.

Burhan El-Din menjelaskan, jumlah ini terutama merupakan kasus kriminal terkait narkoba, pencurian, dan pelecehan. Namun, dia tidak memberikan angka untuk masing-masing kategori tersebut.

Beberapa kasus muncul pada tahun 2021, seperti kasus pelecehan terhadap Mohamed Kayes, yang dituduh dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan, oleh Inspektorat Jenderal Polri Napoleon Bonaparte.

Bonaparte juga menjadi terdakwa dalam kasus suap Red Notice Dyoko Tjandra.

Selain itu, selama tahun 2021, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 346 kasus dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

Dia juga menyoroti pencapaian kinerja strategis kantor pada tahun 2021, seperti penyelesaian kasus pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan 103,25 persen.

Berita terkait: Peringatan Tarwinamihardja, Jaksa Agung Pertama Indonesia

Memasuki 2022, Burhan El-Din menyatakan Kejaksaan Agung sudah menyusun renstra 2020-2024. Apalagi rencana aksi ini sesuai dengan tema rencana aksi pemerintah untuk melanjutkan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Dia mencatat bahwa “menanggapi rencana pemerintah, kantor telah mengidentifikasi beberapa rencana program prioritas pada tahun 2022.”

Rencana program prioritas ini memerlukan pengembangan lebih lanjut dari akses masyarakat terhadap keadilan dan pelaksanaan penuntutan yang hati-hati dan diskresi terhadap kearifan lokal yang tumbuh subur di masyarakat.

Selain itu, tindakan penegakan hukum untuk mengatasi korupsi difokuskan pada kejahatan yang merugikan perekonomian bangsa dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum yang berlaku.

Terakhir, perkuat dukungan terhadap program tanggap COVID-19 dan terus dukung pemerintah dalam mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

READ  Taiwan menangguhkan layanan konsuler di Indonesia karena COVID-19

Berita terkait: Korupsi dapat menyebabkan hukuman mati: jaksa agung