memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Kapolri mendesak kelancaran penerapan undang-undang internet yang kontroversial, SE Asia News & Top Stories

JAKARTA (REUTERS) – Kapolri meminta pihak berwenang untuk lebih berhati-hati dalam menegakkan hukum siber di Indonesia, menyusul sinyal pemerintah tentang undang-undang tersebut, yang telah menjebak jurnalis, akademisi, dan tokoh oposisi.

Electronic Information and Communication (IDE) Act tahun 2008, yang mengatur aktivitas online, termasuk fitnah dan ujaran kebencian, telah lama menuai kritik karena interpretasinya yang luas.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Senin malam (22 Februari), Kapolri Listo Sikit Prabo mendesak pihak berwenang untuk berhati-hati dalam menyelidiki laporan pelanggaran digital dan memprioritaskan “keadilan restoratif” seperti mediasi daripada penuntutan.

Pedoman ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas permintaan undang-undang yang akan “dianggap bertentangan dengan hak publik atas kebebasan berekspresi di ruang digital”.

Antara 2016 dan 2020, ada 786 kasus yang melibatkan hukum, 88 persen di antaranya berakhir di belakang dakwaan, kata Tamar Juniardo dari Digital Advocacy Group, dari Jaringan Pengungkapan Independen Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2019, seorang wanita bernama Bike Nooril di Lombok dipenjara selama enam bulan setelah dia merekam percakapan telepon dengan bosnya untuk membuktikan bahwa pelecehan seksualnya dibagikan secara online.

“Saya pernah menjadi korban,” kata Noor, yang akhirnya diampuni oleh Presiden Joko Widodo, kepada Reuters.

“Saya belum menyukai korban.”

Pada tahun yang sama, seorang penyanyi dan aktivis oposisi Indonesia dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah menyebut lawan politiknya bodoh di blog video.

“Ini (hukum) batu besar, sulit untuk bergerak, itu benar-benar menghalangi demokrasi,” kata Tamar.

Awal bulan ini, Presiden Joko Widodo menyerukan agar undang-undang itu ditegakkan “seadil mungkin” untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara menteri pertahanan mengumumkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk meninjau undang-undang tersebut.

READ  Tamil Nadu mendapat dosis 5,36 lakh Govshield, tahap yang ditetapkan untuk pengusiran vaksin Pemerintah-19

Tapi Tamer dari SAFEnet mengatakan prihatin bahwa partai tersebut tidak melibatkan pihak independen dan tidak ada perubahan signifikan yang harus dilakukan.

“Saya khawatir ini hanya akan berakhir dengan pembuatan pedoman penafsiran,” katanya, seraya menambahkan bahwa reformasi tidak boleh dimulai.