memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Kantor pajak Indonesia membela usulan pajak makanan

JAKARTA (Jakarta Post/ANN): Direktorat Jenderal Pajak mempertahankan rancangan amandemen aturan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan mengenakan pajak makanan pokok dan layanan pendidikan, dengan alasan bahwa perubahan yang diusulkan tidak akan membebani pendapatan rumah tangga tetapi membuat pajak lebih adil untuk semua.

Juru bicara kantor pajak Nimaldrin Noor mengatakan sistem pajak pertambahan nilai yang berlaku mencegah pemerintah mengenakan pajak atas konsumsi keluarga berpenghasilan tinggi, karena mereka diperlakukan seperti keluarga berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini, kata dia, berarti jumlah pajak yang dipungut terlalu rendah. Noor mencontohkan Wagyu, jenis daging sapi premium yang diimpor dari Jepang dan dikonsumsi terutama oleh keluarga berpenghasilan tinggi.

Seperti daging sapi biasa yang dijual di pasar tradisional, daging sapi tidak dikenakan PPN berdasarkan undang-undang saat ini. Noor berpendapat bahwa perlakuan berbeda harus diterapkan pada daging sapi tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa membebankan biaya sekolah ke pajak pertambahan nilai tidak akan banyak mempengaruhi keluarga berpenghasilan rendah, karena mereka dapat memilih sekolah yang lebih murah atau gratis.

“Mereka yang bisa [expensive goods and services] Tidak membayar PPN […]. Itu [rules] Yang sudah ada tidak tepat sasaran. “Jadi, kami sedang berupaya memperbaiki ini,” kata Nour kepada wartawan saat konferensi pers online, Senin.

Skema pajak pertambahan nilai yang baru ini termasuk dalam usulan amandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Proposal tersebut juga mencakup pajak karbon baru, tarif pajak yang lebih tinggi untuk individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) dan skema serupa pengampunan pajak 2016.

Pemerintah melakukan amandemen dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dalam upaya mendorong defisit anggaran umum negara di bawah ambang batas 3 persen dari PDB pada tahun 2023, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tanggapan terhadap pandemi.

READ  Elon Musk is the richest person in the world

Dalam undang-undang yang berlaku, makanan pokok dan jasa pendidikan termasuk dalam daftar barang dan jasa bebas pajak. Amandemen yang diusulkan akan membuat barang-barang ini dikenakan PPN. Ini juga akan meningkatkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, tetapi tarif ini hanya akan berlaku untuk barang-barang yang tarif PPN spesifiknya belum ditetapkan.

Nour menjelaskan bahwa kantor pajak akan menggunakan sistem multi-tarif di mana tarif PPN yang berbeda – dari 5 persen hingga 25 persen – dapat diterapkan untuk barang dan jasa tertentu. Dia mengatakan sistem ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak barang dan jasa premium dengan tarif yang lebih tinggi, sambil menerapkan tarif yang lebih rendah untuk kebutuhan dasar.

Eni Sri Hartati, seorang analis di Institute for Development Economics and Finance (Indef), telah mempertanyakan klaim pemerintah, dengan alasan bahwa bahkan tarif pajak pertambahan nilai yang rendah sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan.

Sebagian besar makanan pokok, katanya, memiliki tingkat elastisitas harga yang tinggi, yang berarti harga yang lebih tinggi dapat membuat konsumen memilih alternatif yang lebih murah. Jika konsumen beralih dari barang premium ke barang non-premium yang lebih murah, hal itu akan menyebabkan harga barang non-premium naik dan dengan demikian mempengaruhi keluarga berpenghasilan rendah.

Dia juga mencatat bahwa rantai distribusi makanan pokok di Indonesia biasanya panjang, sehingga pengenaan pajak pertambahan nilai akan menaikkan harga di setiap rantai dan menyebabkan peningkatan yang signifikan pada saat barang tersebut mencapai pengguna akhir.

Selain itu, makanan pokok disajikan sebagai bahan mentah dalam makanan olahan, sehingga pajak pertambahan nilai bahan pokok juga dapat meningkatkan harga bahan makanan lainnya.

READ  Menlu Ukraina bahas perluasan perdagangan dengan Indonesia

“Oleh karena itu, masih berdampak signifikan bagi keluarga berpenghasilan rendah,” kata Eni kepada Jakarta Post, Senin (14 Juni).

Eni menambahkan bahwa pajak pertambahan nilai biaya sekolah, pada saat yang sama, akan merugikan sistem pendidikan, dengan alasan bahwa pemerintah melewatkan fakta bahwa pendidikan telah dikomersialkan.

Dia mengatakan bahwa banyak keluarga berpenghasilan rendah tidak punya pilihan selain mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dengan biaya sekolah tinggi, karena ini diyakini memberi mereka peluang kuliah atau karir yang lebih baik daripada sekolah yang lebih murah.

“PPN bukan solusi pemasaran di dunia pendidikan,” kata Eni.

Juru bicara Kementerian Keuangan Justinos Prastow mengatakan skema pajak pertambahan nilai yang baru tidak akan diterapkan segera atau dalam waktu dekat, karena pemerintah tidak ingin membahayakan pemulihan ekonomi yang masih dalam tahap awal.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada penyesuaian selama pandemi, tetapi kami menunggu ekonomi pulih,” kata Justinus dalam diskusi online yang diadakan oleh Narassi Institute, Jumat.

Direktur Riset CITA Fajri Akbar, yang telah menciptakan sistem PPN multi-tarif, akan menjadi tantangan besar, mengingat tugas yang kompleks untuk mengklasifikasikan barang dan jasa sebagai premium atau non-distinguished. Dengan demikian, pemerintah akan membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkannya.

“Saya yakin kebijakan PPN yang baru tidak akan segera berlaku, atau bahkan pada 2022,” kata Fajri kepada The Post, Senin. – Jakarta Post / Jaringan Berita Asia