memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Indonesia menyerukan transparansi pajak yang lebih besar antar negara

Jakarta (Antara) – Juru bicara Kepresidenan G20, Modi Ayunda, mengatakan kepada Jakarta, Kamis, bahwa pemerintah Indonesia sedang mengupayakan transparansi pajak yang lebih besar antar negara.

“Sebagai pemegang Kepresidenan G20, Indonesia sepenuhnya mendorong peningkatan transparansi perpajakan antar negara. Sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan penting untuk mengatasi penghindaran pajak, mencegah transfer pricing, dan mendorong kebijakan perpajakan nasional yang kondusif,” kata Ayunda. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan menjamin kemakmuran rakyat. Transparansi perpajakan dan pertukaran informasi perpajakan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada masa pemulihan pasca-COVID-19.

Dia mengatakan transparansi pajak antar negara hanya akan berdampak besar jika diterapkan secara kolektif.

Oleh karena itu, kerja sama internasional diperlukan untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, serta penegakan hukum terkait perpajakan, yang tidak hanya mencakup satu negara.

“Sebagai bagian dari kegiatan kepresidenan Indonesia di G20, pertemuan Asia Initiative diselenggarakan pada 16 Februari 2022 dengan tema “Menjaga pemulihan dengan meningkatkan transparansi pajak.” Ayunda menjelaskan bahwa Asia Initiative merupakan inisiatif yang diluncurkan terakhir kali. November 2021, dan disetujui oleh 11 negara Asia Untuk mendorong transparansi pajak di Asia.

Berita terkait: Pemerintah melihat penerimaan pajak melebihi target, mencapai 1.485 triliun rupiah

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, para pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia, anggota forum global, dan banyak lembaga internasional, seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia. . , Kelompok Studi Administrasi dan Penelitian Pajak Asia.

“Hal ini menunjukkan keseriusan semua pihak dalam mendorong transparansi pajak. Sayangnya, partisipasi dan kapasitas negara-negara Asia dalam upaya multilateral transparansi pajak belum merata. Hanya 11 negara di Asia yang berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pajak dengan menandatangani Bali Declaration on 14 Juli 2022”.

READ  Festival Gerakan Jazz Angkatan Laut Pamerkan Perlengkapan Militer untuk Pendidikan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keunggulan transparansi pajak, yang meliputi pemetaan potensi pendapatan sebesar 683 triliun rupiah dalam bentuk keuntungan, bunga, penjualan dan pendapatan lainnya.

Manfaat transparansi pajak bagi Indonesia juga antara lain mempersempit ruang kegiatan penghindaran pajak antar negara yang mendorong kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selain itu, penerimaan pajak yang optimal menjadikan pajak sebagai alat untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi.

“Penerimaan pajak yang optimal dapat membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya dalam negeri, membangun pemulihan berkelanjutan dan bangkit dari malapetaka pandemi,” kata Ayunda.

Indonesia juga telah menjajaki serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Dengan bergabungnya FATF, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memerangi penghindaran pajak dan memperkuat upaya menuju transparansi pajak global.

Berita terkait: Penerimaan pajak naik 53,58% menjadi Rp 705,02 triliun