memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Indonesia mengharapkan transformasi ekonomi yang didorong oleh vaksin

Kami optimis dengan (prospek kami) untuk tahun 2021-2022

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang parah, tetapi juga melumpuhkan perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia, akibat pembatasan pergerakan dan aktivitas publik yang parah.

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 5,32% pada kuartal kedua dan 3,49% pada kuartal ketiga tahun 2020 karena wabah tersebut.

Pada 30 Januari 2021, negara itu mencatat 14.518 kasus baru virus korona, 10242 pemulihan, dan 210 kematian dalam satu hari, menurut satuan tugas yang menangani COVID-19. Dengan demikian, jumlah kasus di Tanah Air mencapai 1.066.313 kasus, sedangkan jumlah kesembuhan mencapai 862.502 kasus, dan angka kematian meningkat menjadi 29.728.

Karenanya, tahun ini pemerintah fokus mengejar pemulihan ekonomi sekaligus menangani penularan COVID-19.

Strategi pemulihan ekonomi pemerintah meliputi program vaksinasi yang telah diluncurkan dan akan dipercepat secara bertahap tahun ini.

Setelah jutaan dosis vaksin Sinovac tiba dari China, pemerintah Indonesia dengan bersemangat melaksanakan program vaksinasi nasional sejak 13 Januari 2021, untuk membalikkan tren infeksi.

Dalam dua bulan pertama tahun 2021, pemerintah diharapkan menyelesaikan vaksinasi petugas kesehatan yang ditargetkan di seluruh negeri.

Imunisasi merupakan salah satu strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi, selain memperluas kredit kepada usaha kecil, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlanga Hartartu.

“Kami optimis dengan (prospek kami) pada 2021-2022,” ujarnya dalam webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) pada 27 Januari 2021.

Selain program imunisasi, pemerintah akan meningkatkan alokasi Kredit Pemilik Usaha Kecil (KUR) menjadi Rp 253 triliun untuk usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2020, realisasi KUR mencapai 100% dari total alokasi Rs 190 triliun.

READ  Mitsui & Co. menjual saham di pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia

Pemerintah juga akan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2021 dengan meningkatkan alokasi anggaran menjadi 553 triliun rupee. Hartarto mengindikasikan akan mengalokasikan 104,7 triliun rupee untuk sektor kesehatan, 150,9 triliun rupee untuk perlindungan sosial, 141,3 triliun rupee untuk pemerintah daerah dan kementerian / lembaga pemerintah, dan 156 triliun rupee untuk pembiayaan perusahaan.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional akan mendorong daya beli masyarakat, baik dari kelas menengah ke atas maupun dari kelas menengah ke bawah.

Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Sri Moliani Indrawati yang mengatakan penerapan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi akan membantu meredam pandemi COVID-19 dan karenanya menjadi kunci upaya pemulihan ekonomi pada 2021.

“Dengan dimulainya kembali pergerakan dan aktivitas masyarakat, konsumsi, investasi dan ekspor akan dapat pulih kembali,” kata Indrawati saat berbicara di webinar UI yang sama.

Dikatakannya, selain memberlakukan sistem disiplin dan terkait dengan protokol kesehatan, bidang kesehatan lainnya harus dibenahi tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan masyarakat swasta.

Dengan terhambatnya aktivitas ekonomi akibat COVID-19, pemerintah mengandalkan anggaran negara (APBN) untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi.

Indrawati mencatat, perangkat APBN memainkan peran paling penting, termasuk mendukung dan melindungi masyarakat dan dunia usaha agar bisa bertahan dan pulih.

Kementerian Keuangan dikatakan telah bekerja keras untuk mencapai target penerimaan negara yang diperkirakan mencapai 1.743,6 triliun rupiah.

Ditambahkan bahwa pengeluaran pemerintah diperkirakan akan meningkat, terutama menjadi 2.750 triliun rupee, sehingga pemerintah memproyeksikan defisit 5,07 persen pada 2021.

Dia menjelaskan, belanja negara akan dikelola untuk program nasional prioritas, khususnya menangani pandemi COVID-19, termasuk program vaksinasi yang biayanya diperkirakan mencapai 73 triliun rupiah.

READ  Razia Migran di perdagangan burung Kuching tangkap komplotan penyelundup manusia, tangkap 22 WNI | Malaysia

Dia mencatat, APBN 2021 juga diarahkan pada kebijakan strategis, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan anggaran pendidikan sebesar 550 triliun rupiah.

Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar 17,4 triliun rupee, kesehatan 169,7 triliun rupee, ketahanan pangan 99 triliun rupee, pariwisata 14,2 triliun rupee, tunjangan sosial 408 triliun rupee, teknologi informasi dan komunikasi 26 triliun rupee.

“Ini merupakan program strategis pada 2021 dan diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi pada 2021. Semua program COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat berhasil jika semua pemangku kepentingan turut serta dalam menerapkan sistem protokol kesehatan,” kata Indrawati.

Sementara itu, Indonesia mengaku mendapatkan vaksin dari empat produsen berbeda: 125 juta dosis China Sinovac dan masing-masing 50 juta dosis Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, dan Novavax.

Merujuk pada bagian program vaksinasi selanjutnya bagi petugas layanan publik, seperti TNI dan Polri, Menteri Kesehatan Bodi Gonady Sadkin mengatakan: “Kami berharap pada awal Maret kami bisa memperkenalkan vaksin untuk memvaksinasi layanan masyarakat.

Setelah jadwal awal, pada April 2021 akan dilakukan kampanye vaksinasi massal yang bertujuan menjangkau sekitar 70 persen populasi, atau hingga 181,5 juta dari sekitar 271 juta orang, untuk mencapai kekebalan kawanan.

Berita terkait: Suntikan COVID ke 482.145 tenaga medis: Kementerian Kesehatan

Berita terkait: Dosis vaksin COVID-19 ke-2 diluncurkan secara nasional: pemerintah