memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Aset Crypto: bagaimana mereka diperdagangkan di Indonesia? BAPPEBTI PUNYA PENDAPAT | Hogan Lovells

[co-author: Fakharsyah Hanif Sugiyartomo]

Kemunculan mata uang kripto di seluruh dunia tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia dan telah mengumumkan niatnya untuk mengatur transaksi aset kripto. Sebagai otoritas yang berwenang untuk mengawasi komoditas dalam transaksi di masa mendatang, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) telah menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Aset Kripto di Pasar Berjangka (Peraturan 8/2021). Kami menyoroti beberapa poin utama di bawah peraturan yang harus Anda perhatikan

Jenis Aset Kripto

Peraturan 8/2021 menyatakan bahwa aset kripto untuk diperdagangkan di Indonesia;

  1. Itu harus didasarkan pada teknologi buku besar yang didistribusikan;
  2. Itu harus dalam beberapa bentuk cryptocurrency atau aset yang didukung oleh cryptocurrency; Dan
  3. Mereka memperoleh hasil penilaian dari BAPPEBTI dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP).

Penilaian Aset Kripto AHP yang dilakukan oleh BAPPEBTI didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti; nilai pasar aset kripto; pengakuan aset kripto dalam transaksi global; Nilai ekonomi dan nilai risiko dari aset kripto. Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai mata uang, melainkan sebagai aset yang dapat diperdagangkan di pasar masa depan di bawah pengawasan BAPPEBTI. Hingga saat ini, BAPPEBTI telah mengumumkan 229 jenis aset kripto yang memenuhi syarat untuk diperdagangkan di Indonesia, seperti Bitcoin, Ethereum, Tether dan Doge Coin.

Perdagangan Aset Kripto

Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan secara elektronik oleh pedagang Aset Kripto di pasar yang akan datang sesuai dengan persetujuan BAPPEBTI. Untuk menyediakan perdagangan aset kripto di pasar masa depan, pedagang aset kripto harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk; Modal disetor minimum Rp 80.000.000 (sekitar USD 5,6 juta); mempertahankan paling sedikit 80% dari modal disetor; Pembentukan (1) Departemen Teknologi Informasi, (2) Departemen Auditing, (3) Departemen Legal, (4) Departemen Customer Service, (5) Departemen Customer Support dan (6) Departemen Akuntansi dan Keuangan dalam struktur perusahaan dan aturan perdagangan yang berlaku . Setelah persyaratan ini dipenuhi dan pedagang aset kripto telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI untuk menjalankan bisnis, pedagang aset kripto dapat memfasilitasi transaksi aset kripto berikut:

  1. Jual beli aset kripto menggunakan mata uang rupiah;
  2. perdagangan antara satu atau lebih jenis aset kripto;
  3. penyimpanan aset kripto yang dimiliki oleh pelanggan aset kripto; Dan
  4. Transfer atau penugasan aset kripto antar dompet.
READ  Kemenpar bekerja sama dengan AXN Asia memikat wisatawan dengan serial TV original

Transaksi Aset Kripto harus dilakukan dalam Perjanjian Berlangganan Aset Kripto yang setidaknya terdiri dari (i) profil pedagang aset kripto, (ii) potensi risiko transaksi kripto, dan (iii) aturan perdagangan sebagaimana ditentukan oleh kripto -pedagang aset. Pelanggan aset kripto harus individu berusia 17 tahun ke atas, memegang ID warga negara dan/atau paspor, dan berlangganan aset kripto menggunakan dana mereka sendiri. Transaksi aset kripto wajib dilaporkan kepada BAPPEBTI setiap hari dan setiap bulan oleh pedagang aset kripto.

Pengawasan dan hukuman

Selain kewajiban untuk melaporkan transaksi aset kripto seperti yang disebutkan di atas, pedagang aset kripto juga diwajibkan untuk menyerahkan (i) laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan, (ii) laporan aktivitas bisnis secara triwulanan dan terutama setiap tahun kepada BAPPEBTI, dan (iii) Setiap laporan berkala dan berkala sebagaimana disyaratkan oleh BAPPEBTI. Sementara itu, setiap perubahan kepengurusan, alamat, nama perusahaan, kepemilikan saham, sistem IT atau aturan perdagangan juga harus mendapat persetujuan BAPPEBTI.

Selain kewajiban melaporkan sebagaimana tersebut di atas, pedagang aset kripto juga wajib menyelenggarakan kegiatan demonstrasi dan edukasi dalam bentuk seminar, lokakarya, promosi, pelatihan, dan lain-lain terkait dengan perdagangan aset kripto. Materi untuk program ini harus diserahkan ke BAPPEBTI selambat-lambatnya lima hari sebelum acara ini.

Setiap pedagang aset kripto yang tidak memenuhi kewajiban di atas akan dikenakan berbagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan aktivitas bisnis, dan/atau pencabutan pendaftaran pedagang aset kripto.

[View source.]