memo-x

Berita, komentar, dan fitur terbaru dari The Memo X

Apa yang perlu Anda ketahui tentang pembatasan terbaru di Indonesia tentang COVID-19 – Nasional

Dianing Pangestika (Jakarta Post)

Jakarta
Kamis 14 Januari 2021

2021-01-14
11:37
142
559f5bc8c5224ad06a25184c0a0b0146
1
Nasional
COVID-19, PSBB, PPKM, Mobilitas, Regulasi, Jawa, Bali, Travel, #Penjelasan
Gratis

Ketika Indonesia terus melihat peningkatan kasus COVID-19 yang membuat sistem perawatan kesehatan berantakan, pemerintah pusat telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk membatasi kegiatan dengan harapan memperlambat tingkat penularan.

Langkah baru yang diberi nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut merupakan bagian dari perintah menteri sejumlah pemerintah daerah di Jawa dan Bali dalam menanggapi munculnya varian baru COVID-19.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri #1/2021, yang kemudian diperkuat dengan surat edaran dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, sebagian besar wilayah Jawa dan Bali diperkirakan akan memberlakukan pembatasan pergerakan baru ini mulai 11-25 Januari.

Namun, istilah baru tersebut menimbulkan kerancuan di ranah publik, terutama mengenai perbedaan langkah-langkah baru tersebut dengan pembatasan sosial yang meluas (PSBB) yang telah banyak digunakan di seluruh negeri.

Jakarta Post Dia menyusun daftar poin-poin penting dari kebijakan baru:

1. Pembatasan baru hanya berlaku di wilayah yang memenuhi kriteria tertentu

Ketua Komite Nasional Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan langkah baru itu hanya akan diterapkan di wilayah yang memenuhi salah satu dari empat persyaratan yang dikeluarkan pemerintah.

Kriteria tersebut adalah angka kematian yang melebihi rata-rata nasional sebesar 3 persen, angka kesembuhan kurang dari 82 persen, kasus aktif COVID-19 yang melebihi rata-rata nasional sebesar 14 persen dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit lebih dari 70 persen.

2. PPKM tidak sama dengan PSBB

Sementara kendala-kendala baru ini sekilas tampak serupa dengan kendala-kendala sosial yang luas, ada perbedaan mencolok di antara keduanya.

READ  Kotak hitam pesawat Boeing 737 Indonesia ditemukan dari Laut Jawa, World News

Dalam hal PPKM, tanggung jawab untuk menegakkan pembatasan ada pada kepala daerah. Sementara di bawah sistem PSBB, kepala daerah harus mengajukan proposal ke Kementerian Kesehatan, yang kemudian dapat memberikan persetujuan untuk memberlakukan pembatasan luas ketika kriteria yang ditetapkan terpenuhi.

Yang pertama adalah perintah, sedangkan yang kedua adalah keputusan yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Dari segi status hukum, PPKM kembali mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri, sedangkan PSBB dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai landasan kementerian untuk mempercepat upaya penanggulangan COVID-19.

Baca juga: Meningkatnya kasus negara menyebabkan pembatasan di Jawa, Bali

3. Akses ke tempat umum dibatasi

Di bawah kebijakan PPKM, bisnis di daerah yang terkena dampak parah diharuskan membatasi jumlah orang yang bekerja di kantor hingga 25 persen dari kapasitas maksimum.

Sekolah juga telah diminta untuk melanjutkan metode pembelajaran jarak jauh online, sementara pusat perbelanjaan harus tutup pada pukul 19:00 ا

Apalagi restoran hanya boleh melayani pelanggan saat makan sebesar 25 persen dari total kapasitas venue, dan tempat ibadah diinstruksikan untuk mengurangi kapasitas pengunjung hingga 50 persen.

Sementara itu, sektor-sektor penting tetap diperbolehkan beroperasi penuh, meski dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pembatasan ini agak kurang fleksibel dibandingkan dengan persyaratan dalam kebijakan PSBB.

4. Protokol yang lebih ketat untuk individu yang bepergian di dalam negeri

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional telah mengeluarkan kebijakan baru bagi individu yang bepergian dari dan ke Jawa dan Bali.

Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan umum wajib menyerahkan hasil rapid test negatif sebelum berangkat, sedangkan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi hanya diwajibkan mengikuti rapid test. Anak-anak berusia 12 tahun atau lebih muda dikecualikan.

READ  Badan Islam tertinggi di Indonesia menyetujui vaksin China Sinovac | Nanaimo

Selain itu, mereka yang bepergian melalui jalan darat akan menjalani pengujian acak cepat di pos pemeriksaan gugus tugas di seluruh wilayah yang terkena dampak. Semua pemudik juga wajib mengisi kartu akses kesehatan elektronik (e-HAC).