pariwisata kabupaten malang

Menu

Pembayaran Proyek PL Kota Batu Tersendat

  Dibaca : 39 kali
Pembayaran Proyek PL Kota Batu Tersendat
Endro Wahyu, rekanan. (ist)
space ads post kiri

#Rekanan Nilai Buntut Ketidaktegasan Kepala OPD Pemkot Batu

Batu, Memo X

Sejak Juli 2018 lalu beberapa proyek “Penunjukan Langsung” alias PL di Kota Batu sudah rampung dikerjakan oleh beberapa rekanan. Namun hingga Oktober 2018 ini pembayaran pekerjaan itu belum juga dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Batu. Salah satunya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kota Batu.

Endro Wahyu, salah satu rekanan di Kota Batu menilai keterlambatan pembayaran itu sangat merugikan pihak rekanan. Pasalnya, untuk membiayai pekerjaan itu berhubungan dengan bank. Ketika terlambat membayar, secara pasti bunga bank akan terus berjalan.

“Buntut keterlambatan ini pemicunya soal ketegasan dari kepala dinas tersebut. Padahal dalam mengerjakan proyek tersebut pastinya sesuai dengan surat perintah kerja (SPK). Ketika, sudah rampung dan sudah dinilai oleh pengawas sesuai dengan klausul kontrak, kenapa pembayarannya diulur-ulur?” kata Endro yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu, kemarin.

Ia lanjutkan, nilai proyek itu tidak sedikit. Jadi, ketika telat pembayaran otomatis besaran kerugian yang ditanggung oleh rekanan akan besar. “Kalau puluhan proyek yang dinilai rata-rata Rp 200 juta nilainya akan mencapai miliaran. Pastinya kerugian dari keterlambatan ini akan mencapai besar juga,” tukas Endro.

Melalui kesempatan ini, lanjut dia, pihaknya mendesak Sektretaris Daerah Kota Batu, Zadim Efisiensi untuk bersikap tegas soal kepala OPD tersebut. Dimana, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kota Batu saat ini dijabat oleh Arief Setiawan.

“Kami minta ketegasan Sekda. Setidaknya segera melakukan evaluasi dan kalau bisa segera copot dan ganti yang lebih tegas,” kata dia.

Terpisah, Ketua LSM Alab- Alab Kota Batu, Gaib Sampurna, mengaku heran.

“Saya sangat heran kalau sampai terjadi seperti itu. Mengingat besaran anggaran yang seharusnya segera dibayar kepada rekanan. Namun terkesan dipersulit. Maka tidak heran kalau kami menduga, uang tersebut masih diputar-putar dengan cara didepositokan.

Kalau itu terjadi, sudah berapa bunga yang harus didapat,dari Bank,” terang Gaib Sampurna.

Maka dari itu, terkait hal  ini, agar tidak menjadi budaya dan bisa menjalar ke para rekanan yang lain, mudah-mudahan , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mumpung masih ada di Kabupaten Malang, setidaknya dijadikan referensi bahan penyelidikan.

Sumber di Pemkot Batu menyebutkan, molornya pembayaran proyek kepada rekanan itu dipicu dari ketidak beranian dan ada rasa kekhawatiran dari Arief Setiawan. Pasalnya, dalam membagikan proyek itu sendiri, masih berhubungan dengan orang-orang titipan kepala dinas sebelumnya. Bahkan, sempat berhembus di lingkungan Pemkot Batu ada aktor ‘seorang kepala bidang’ yang kekuasaannya melebihi seorang kepala dinas.

Sayangnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( DPKPP ) Kota Batu, Arief Setiawan masih belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui handphonenya tidak kunjung diangkat demikian juga ketika dihubungi lewat pesan whatsapp tidak kunjung dijawab. (jun)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional