pariwisata kabupaten malang

Menu

Bupati Malang Akui Penetapannya Sebagai Tersangka

  Dibaca : 20 kali
Bupati Malang Akui Penetapannya Sebagai Tersangka
space ads post kiri


Malang, Memo X

Bupati Malang Rendra Kresna telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ia sampaikan kepada awak media saat ditemui di depan ruang kerjanya. Penetapan tersangka olehnya ia akui setelah ia membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesaat setelah penggeledahan di Kantor Dinas Bupati di Jl. KH. Agus Salim Senin (8/10) malam.
“Status tersangka saya baca di BAP. Penggeledahan itu kan mengatakan bahwa saya sebagai tersangka kasus ini, nama Rendra Kresna,” kata Rendra yang menemui awak media usai memimpin rapat di kawasan Pendopo Agung, Kota Malang, Selasa (9/10/2018) pagi.

Adapun kasusnya adalah soal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011. DAK ini terkait dengan renovasi sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Malang. Selain itu juga mengenai pengadaan meubelair, buku dan alat peraga untuk beberapa sekolah di Kabupaten Malang.

Diduga, pengerjaannya tidak sesuai dengan prosedur. “Saya disangkakan menerima gratifikasi dari rekanan / pemborong dalam DAK pendidikan tahun 2011,” ungkap Rendra kepada awak media.

Sementara itu untuk jumlah nominal gratifikasi yang disangkakan, Rendra mengaku tidak tahu. Ia mengatakan, dalam BAP yang dibacanya tidak tercantum berapa jumlah nominalnya.

Rendra menjelaskan, dirinya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus DAK 2011. Masih dari BAP, tidak disebutkan adanya penetapan tersangka untuk perkara lainnya. “Saya rasa dalam pemeriksaan ini tidak ada kasus lain,” ujarnya.
Sebagai informasi, KPK menggeledah empat tempat sekaligus di Malang Raya, Senin (8/10). Penggeledahan dilakukan sejak sore dan baru usai malam sekitar pukul 21.25 WIB.

Menurut informasi yang beredar lebih lanjut, Selasa (9/10) siang, KPK melanjutkan pemeriksaan ke beberapa Kantor OPD Kabupaten Malang. Antara lain Dinas Pendikan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (kik/jun)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional