pariwisata kabupaten malang

Menu

Diduga Banyak Proyek PAK Siluman, KRPK Lapor Ke BPK RI Jatim

  Dibaca : 34 kali
Diduga Banyak Proyek PAK Siluman, KRPK Lapor Ke BPK RI Jatim
Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto
space ads post kiri


Blitar, Memo X

Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) melporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jawa Timur di Surabaya, terkait proyek PAK APBD 2018 Kabupaten Blitar yang dinilai menyalahi aturan.

LSM anti rasuah ini meminta BPK RI Jatim, agar melakukan audit pada semua proyek PAK atau Perubahan APBD 2018 Kabupaten Blitar. Karena diduga banyak proyek siluman dan bagi-bagi proyek Penunjukan Langsung (PL) dibawah Rp 200 juta, yang kualitasnya nanti diyakini dibawah standar.

Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto mengatakan, di dalam PAK Kabupaten Blitar akhir tahun ini, ada anggaran sekitar Rp 140 miliar yang diperuntukan untuk proyek yang bersifat Penunjukan Langsung (PL).

“BPK RI Jawa Timur harus mengawasi dan mengaudit semua pelaksanaan proyek PAK APBD 2018 Kabupaten Blitar. Bahkan KPK juga harus memantau, dan jika nanti ada indikasi penyelewengan harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atau penindakan,” kata Mohamad Trijanto saat dalam perjalanan menuju Kantor BPK di Surabaya, Kamis (03/10/2018).

Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, setelah pihaknya melakukan kajian dan analisa dokumen Perubahan APBD Kabupaten Blitar 2018, ternyata dibalik mangkirnya separo anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam paripurna PAK APBD 2018 itu, karena diduga terjadi pengondisian bagi-bagi proyek titipan oknum anggota dewan.

“Gila!! Di tengah tahun politik yang kian memanas ini, justru ada ratusan miliar anggaran untuk proyek penunjukan langsung (PL) yang diduga diperjual belikan 15 persen hingg 20 persen. Parahnya lagi juga ada angaran-anggaran yang diduga manipulatif pula,” jelas Trijanto.

Trijanto megaku, jika pihaknya juga akan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar memantau pelaksanaan anggaran PAK APBD Kabupaten Blitar 2018. “Kalaupun ada indikasi penyimpangan, maka kita juga dorong KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atau penindakan,” tandasnya.

Ditambahkan Trijanto, di tahun politik ini, diduga terlalu banyak proyek besar maupun kecil-kecil hasil titipan, manipulatif dan konspiratif dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Blitar 2018. Menurut Trijanto, kalau dugaan jual beli proyek dengan fee sebesar 15 % hingga 20 % dari pagu tetap saja terjadi, dikhawatirkan kualitas pembangunan bakal memprihatinkan.

“Hasil investigasi kita, biasanya proyek PL memberikan fee sebesar 15 hingga 20 persen dan biaya-biaya lain kepada oknum-oknum pemberi proyek. Sehingga yang direalisasikan ditaksir sekitar 40 persen dari nilai pagu proyek. Ini sangat mengkhawatirkan,” jelas Trijanto.

Sementara itu, beberapa rekanan (kontraktor) di Kabupaten Blitar mengaku, pada PAK atau Perubahan APBD 2018 ini, asosiasi jasa konstruksi hanya mendapat 70 paket proyek yang bersifat Penunjukan Langsung (PL) dengan anggaran sekitar Rp. 14 miliar. Padahal nilai proyek PL dalam PAK tahun ini mencapai Rp 140 miliar, sehingga diduga ada 767 proyek senilai Rp 126 miliar ini, dikerjakan oleh oknum-oknum yang memiliki CV sendiri.

“Seharusnya, pengguna anggaran berhak menunjuk langsung rekanan untuk mengerjakan, bukan diberikan pada asosiasi. Apalagi dikerjaka sendiri oleh oknum-oknum. Bahkan 70 proyek PL yang diberikan pada asosiasi ini juga tidak merata untuk seluruh anggota,” keluhnya. (fjr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional