pariwisata kabupaten malang

Menu

Sutiaji Jamin Roda Pemerintahan Berjalan Normal

  Dibaca : 24 kali
Sutiaji Jamin Roda Pemerintahan Berjalan Normal
Plt Walikota Malang Sutiaji (memo x/man)
space ads post kiri

Kota Malang, Memo X
Pelaksana tugas (Plt) Walikota Malang Sutiaji memastikan bahwa roda pemerintahan di Pemkot Malang tetap berjalan seperti biasanya. Walaupun saat ini mitra kerjanya anggota DPRD Kota Malang menyisahkan lima orang saja.

Sebanyak 22 orang anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi saat pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun 2015 dan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang oleh KPK. Nilai suap Rp700 juta lalu nilai gratifikasinya Rp5.9 miliar.

Ditemui di Memo X di Balai Kota Malang, Sutiaji menegaskan, proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Perioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2018 sudah dilaksanakan.

Termasuk pembahasan KUA dan PPAS untuk rancangan APBD Kota Malang tahun 2019. “Tahapan pembahasan APBD Perubahan 2018 dan APBD murni tahun 2019 sudah kita lakukan. Jadi persoalan proses pengesahaan dan penetapannya. Sebab jumlah anggota dewan tidak kuorum,” tegas Sutiaji.

Maka jalan keluarnya adalah mengambil keputudan diskresi untuk lima orang anggota DPRD Kota Malang. Berapa pun jumlah anggota dewan yang ada saat ini kalau sudah ada keputusan diskresi maka hasil rapat anggota dewan dianggap kuorum.

“Jalan tengahnya untuk saat ini adalah harus mengambil keputusan diskresi. Siang ini kita akan bertemu dengan Pak Gubernur untuk berbicara dari hati ke hati mencari solusi yang terbaik untuk Pemkot Malang,” tambah Sutiaji.

Ditegaskan hal paling pokok adalah mengesahkan dan menetapkan APBD Perubahan tahun 2018. Sebah dalam APBD Perubahan itu ada beberapa hal pokok yang wajib diselesailan oleh Pemkot Malang.

Seperti membayar tagihan BPJS Kesehatan untuk warga Kota Malang. Termasuk membiayai kegiatan dilingkungan pendidikan. “Kalau APBD Perubahan tidak segera ditetapkan pasti memunculkan masalah baru lagi,” tambah dia.

Setelah dilakukan penetapan APBD Perubahan tahun 2018. Walikota Malang segera memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengirimkan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)-nya.

Berikutnya supaya penggunaan APBD Perubahan tahun 2018 tepat sasaran. Pemkot Malang akan berkonsultasi dengan Pemprov Jatim. “Dalam hal ini Sekwan bisa bertindak sebagai anggota Banmus. Lalu pejabat Pemprov Jatim sebagai perwakilan pemerintah pusat terus melakukan evaluasi dan monitoring ke Pemkot Malang,” jelasnya.

Ditempat terpisah Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Rohman menyatakan, hingga Rabu siang belum menerima surat diskresi dari pemerintah pusat. Maka dirinya bersama empat anggota DPRD Kota Malang belum mengambil langkah kongkrit untuk menyelamatkan Pemkot Malang.

“Kita bersama Pak Sekwan akan ke Kemendagri untuk konsultasi. Saat ini kondisinya darurat. Jadi keputusan diskresi pilihan yang tepat. Tapi kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” tambah dia.

Disinggung mengenai proses pergantian antar waktu (PAW) untuk 40 orang anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka, sebagian menjadi terdakwa dan terpidana dalam dugaan pratik suap dan gratifikasi pada tahun 2015.

Menurut Abdul Rohman, seluruh partai politik (Parpol) yang memiliki wakil digedung DPRD Kota Malang sudah mengajukan proses PAW. Seperti DPC PDIP Kota Malang mengajukan empat orang untuk menggantikan empat anggota DPRD Kota Malang yang tersandung perkara suap dan gratifikasi.

“Prosea PAW memakan waktu lama. Proses digedung dewan tujuh hari. Proses di KPU tujuh hari. Lalu proses di Gubernur Jatim 14 hari. Semakin cepat ada PAW semakin cepat pula menyelesaikan masalah yang terjadi di Pemkot Malang,” pungkas dia. (man)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional