pariwisata kabupaten malang

Menu

Warga Diminta Ikut Awasi Proyek SDN Ngantru 2

  Dibaca : 20 kali
Warga Diminta Ikut Awasi Proyek SDN Ngantru 2
Gedung SDN Ngantru 2, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sedang dalam proses penyelesaian pembangunannya (memo x/lih)
space ads post kiri

Kabupaten Malang, Memo X
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berharap kepada masyarakat ikut mengawasi rehab gedung di SDN Ngantru 2, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sebab proses pembangunannya diduga bermasalah.

Indikasinya pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Koordinator Advokasi JPPI Indonesia Nailul Faruq mengutarakan jika swakelola pembangunan memang rawan penyimpangan karena minim pengawasan.

“Sekarang dilihat dulu kan masih tahap pembangunan. Jika sudah selesai pembangunan dan terbukti ada kesalahan dalam proses pembangunan. Pasti akan kami laporkan ke penegak hukum. Terpenting sekarang semua masyarakat dan wali murid ikut mengawasi,” ungkapnya saat dihubungi Memo X, Rabu (5/9/2018) siang.

“Kami akan pelajari dan tampung dulu keluhan masyarakat. Pasti kita tindak lanjuti dan mengawalnya jika terbukti ada penyimpangan,” sambungnya. JPPI meminta, pemerintah daerah harus gencar mengampanyekan dan menyosialisasikan kepada masyarakat akan jenis pungli dan juga sanksinya, agar pihak sekolah memahami jenis-jenis pelanggaran korupsi di sekolah.
“Pemerintah daerah harus tegas untuk memberi sanksi kepada pelaku kejahatan di lingkungan sekolah, jangan sampai dunia pendidikan mencoba kejahatan korupsi,” kata pria asli Jakarta ini.

Menurut dia, pemerintah daerah harus menyiapkan sarana laporan pengaduan khusus yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat secara luas apabila mendapati lembaga pendidikan atau instansi pemerintah yang melakukan penyimpangan.

Masyarakat juga harus berani untuk melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lingkungan pendidikan, karena peran serta publik sangat penting dalam memberantas dan menghentikan praktek pungli.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan, bukan hanya lembaga dan penegak hukum tapi melibatkan semua unsur demi terciptanya keadaan kondusif di dunia pendidikan, ” harap dia. Sebelumnya, masyarakat sekitar sekolah menduga ada penyimpangan pembangunan rehab kelas di SDN Ngantru 2.

Misalkan beberapa bahan yang dipergunakan tidak sesuai dengan bestek Rencana Anggaran Biaya (RAB). Contohnya dalam RAB harus menggunakan besi ulir tetapi tidak memakai besi ulir dan dibawah ukuran.

Kemudian tidak adanya papan nama proyek yang menjelaskan total anggaran, masa kontrak dll. Masalah ini yang membuat beberapa masyarakat dan wali murid prihatin. Saat ini masyarakat sudah memberikan beberapa data dan mengumpulkan dokumentasi pekerjaan disana. (lih/man)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional