pariwisata kabupaten malang

Menu

PEMKOT MALANG PINCANG

  Dibaca : 11 kali
PEMKOT MALANG PINCANG
LENGANG : Setelah ditinggalkan para anggotanya, kantor DPRD Kota Malang menjadi lebih lengang dari biasanya. (man)
space ads post kiri


#Hanya Miliki 5 Anggota DPRD


Kota Malang, Memo X

Persoalan di gedung DPRD Kota Malang belum ada titik akhirnya. Setelah 22 orang anggota DPRD Kota Malang ditahan KPK menyebabkan kondisi pemerintahan di Pemkot Malang pincang. Demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat, Dirjend Otoda Kemendagri mendorong Plt Walikota Malang bersama lima anggota DPRD Kota Malang yang tersisa mengambil tindakan diskresi.
Dirilis dari TV One, Sekjend Dirjend Otoda Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, pada persoalan ini Gubernur Jatim boleh melakukan pendampingan kepada Pemkot Malang.
“Kita mendorong Bupati, Walikota dan anggota dewan yang masih tersisa di Kota Malang untuk mengambil langkah diskresi. Supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” tandas Akmal.
Pada kesempatan itu juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa dugaan suap yang diterima anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Sedangkan dana gratifikasinya mencapai Rp 5.8 miliar.
Dari hasil penyidikan tahap kedua terhadap 19 orang anggota DPRD Kota Malang diakui, beberapa orang sudah mengembalikan ke KPK. Lantas jumlah dana yang diterima anggota dewan mencapai Rp 100 jutaan bahkan ada yang lebih Rp 100 juta.
“Kami ingatkan kepada 22 anggota DPRD Kota Malang yang baru ditahan sebaiknya segera mengembalikan uangnya kepada KPK. Nanti tindakan baik itu akan menjadi pertimbangan JPU dan pengadilan. Apalagi ada yang mau menjadi Justice Colector untuk mengungkap pelaku yang lebih besar lagi, pasti akan dipertimbangkan JPU dan pengadilan,” urainya.

Lebih lanjut Febri menyatakan, sejauh ini KPK baru konsentrasi untuk menyelesaikan penyidikan tahap kedua untuk 22 anggota DPRD Kota Malang. “Uang suap dan gratifikasi yang diterima anggota DPRD Kota Malang saat pengesahan P APBD Kota Malang tahun 2015 dan proyek pengolahan sampah,” tambah dia.

Pakar hukum tata negara UI, Rafly Harun menyatakan, demi kebaikan bersama dan menjamin jalannya roda pemerintahan di Kota Malang tidak terganggu. Supaya parpol segera melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu). “Dengan menggunakan azas praduga tidak bersalah mestinya setiap parpol segera melakukan PAW. Entah berapapun hasilnya yang penting proses pengambilan keputusan di gedung dewan jangan sampai terganggu,” pesannya.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan suap. Mereka diduga menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton.
“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang eletronik bahwa 22 tersangka diduga menerima fee masing-masing antara Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Moch Anton,” jelas Wakil Ketua KPK Basarian Pandjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

KPK menduga uang yang diterima 22 anggota DPRD Malang itu terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015. Selain suap, mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Para anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjajyono.

Kemudian Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Sebelumnya, KPK sudah menahan sebanyak 18 anggota DPRD Kota Malang termasuk Walikota Malang non aktif HM Anton. (man/jun)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional