pariwisata kabupaten malang

Menu

WALIKOTA MENGELAK TUDUHAN KORUPSI SENILAI Rp 2,9 MILYAR

  Dibaca : 15 kali
WALIKOTA MENGELAK TUDUHAN KORUPSI SENILAI Rp 2,9 MILYAR
space ads post kiri

Pejabat Pemkot Akui Sebagian Kerugian Uang Negara Di Kembalikan Rp 490 Juta.

Pasuruan Memo X – Dalam jumpa pers yang digelar di Pemkot kota pasuruan adanya dugaan keterlibatan Walikota, Camat dan PPKom tentang kebocoran kerugian uang negara senilai Rp 2,9 milyar, pihak Pemkot menolak adanya tuduhan itu. Bahkan dalam jumpa press release yang dilakukan sekitar 09.00 Wib pagi, pihaknya mengakui telah mengembalikan sebgaian uang tersebut. Meski telah mengembalikan sebagian kerugian uang negara sebesar Rp 490 juta, pihak pemerintah kota (Pemkot) Pasuruan tetap tidak mengakui tuduhan korupsi yang dialamatkan salah satunya pada walikota Pasuruan, Senin (03/09/2018).

Hal ini disampaikan pihak pemkot mengatasnamakan PLT Inspectorat yakni Bahrul Ulum mengatakan dalam perkara ini tidak dibenarkan adanya para pejabat yang Korupsi dana proyek pembangunan lahan Kantor Kecamatan panggungrejo yang digembor-gemborkan merugikan negara Rp 2,9 milyar. Buktinya, dari pihak sini sudah beritikad baik terhadap proses hukum dan pertama sudah mengembalikan sebagian kerugian negara Rp 490 juta tertanggal 30 Juni dan ke dua mengembalikan uang tertanggal 30 Agustus 2018.

Terkait pengembalian kerugian negara ini, bahwasanya dari pemkot sendiri sudah menunjukkan iktikad baik. Dan pengembalian ini jangan dipahami atas perbuatan (korupsi) itu ada atau tidak. Terpenting, berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara yang ditujukan pada pejabat pemkot kerugian Rp 2,9 milyar itu tidak benar. Pada intinya di kesempatan ini mengenai kerugian sudah dikembalikan sebesar Rp 490 juta.

Mengenai hal ini, dari Ketua YLBH Pijakan Rakyat Nusantara Lujeng Sudarto, angkat bicara bahwasanya uang pengembalian tidak menghapus tindak pidana. Karena pasal nya sudah jelas tertuang pada peraturan BPK nomer 2 tahun 2017 pada pasal 10. Dengan adanya hal itu, bila penanganan dari aparatur hukum lamban, maka kami akan melaporkan permasalahan ini ke Komisi Kejaksaan jakarta,”singkatnya.

Di sisi lain, Ketua distrik raya pasuruan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Ashari mengatakan terkait adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Walikota, Camat dan PPKom proses ini tetap akan kami kawal. Bila dari aparatur hukum tidak ada tindakan dan tidak tegas melaksanakan tugas fungaionalnya, maka kami akan adakan aksi besar-besaran (Demo) mengepung pemerintah Kota Pasuruan. (Mat)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional