pariwisata kabupaten malang

Menu

Setuju Perda Pertanggung Jawaban APBD 2017, DPRD Soroti Tunggakan Tagihan Piutang Sebesar 24 Miliar

  Dibaca : 26 kali
Setuju Perda Pertanggung Jawaban APBD 2017, DPRD Soroti Tunggakan Tagihan Piutang Sebesar 24 Miliar
DPRD Situbondo menyetujui pertanggung jawaban APBD
space ads post kiri

Situbondo Memo X
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, menyetujui Perda pertanggung jawaban APBD 2017. Meski demikian, Badan Anggaran DPRD menyoroti kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).
Pasalnya, di dalam APBD 2017 masih ada piutang tidak tertagih sebesar 24 Miliar. Penagihan piutang ini belum juga tuntas, bahkan terus bertambah setiap tahunnya.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zeiniye, “lambannya penagihan piutang ini menyebabkan uang Pemkab yang macet terus bertambah. Pada tahun 2016 pitung tidak tertagih sebesar 20,9 Miliar. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 24 Miliar, atau meningkat 3,1 Miliar. “katanya.

Zeiniye menambahkan, dari 24 Miliar piutang tidak tertagih tersebut terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu 22 Miliar rupiah. Sejauh ini kata Zeiniye, DPPKAD selalu mengeluhkan validasi data penunggak pajak.

Menurut Zeiniye, memang ada masalah update data sejak terjadi peralihan penagihan pajak dari Pratama ke DPPKAD. Namun setelah DPPKAD diberi anggaran 1 Miliar untuk mengupdate data PBB, hasilnya sangat mengecewakan karena hanya bisa merampungkan validasi data di dua kelurahan. (yok)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional