pariwisata kabupaten malang

Menu

4 Hari Tidak Bertugas, Tunjangan Guru Tidak Dicairkan

  Dibaca : 45 kali
4 Hari Tidak Bertugas, Tunjangan Guru Tidak Dicairkan
M. Hidayat, kepala Disdik Kabupaten Malang (ist)
space ads post kiri

Malang, Memo X
Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menggenjot kualitas pendidikan patut diapresiasi. Tidak hanya di ranah siswa, tapi juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) guru.

ASN guru sebagai lokomotif terciptanya kualitas pendidikan di berbagai sekolah menjadi syarat agar berbagai penilaian negatif dalam dunia belajar-mengajar di Kabupaten Malang sirna. Untuk menggapai hal tersebut, kedisiplinan para guru ASN menjadi harga mati.

Dengan asumsi itulah, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang bersiap-siap untuk menerapkan inovasi terbarunya dalam persoalan kedisiplinan para guru ASN. Yaitu, melalui e-presensi yang pada tahun 2019 nanti bisa terpasang di seluruh sekolah.

“Kami berharap seluruh lembaga pendidikan nantinya mempergunakan e-presensi yang terkoneksikan dengan Disdik. Ini dalam upaya meningkatkan kedisiplinan para guru, ” kata M. Hidayat, kepala Disdik Kabupaten Malang, kemarin.

Selain kedisiplinan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemakaian e-presensi ini juga sebagai dasar pemberian tunjangan profesi pendidik (TPP). Sehingga diharapkan pemberiam TPP sesuai dengan tingkat kehadiran para guru ASN. Sebab, Disdik Kabupaten Malang secara langsung bisa melakukan monitoring melalui e-presensi tersebut.

“Tentunya kami akan sosialisasikan dulu tahun ini. Nantinya kalau sudah berjalan, baru diterapkan sanksi bagi guru ASN yang tidak hadir sesuai aturan Kemen PAN RB,” ujar Dayat, panggilan kadisdik Kabupaten Malang ini.

Disinggung sanksi bagi guru ASN yang tidak menjalankan tugas serta terpantau di e-presensi, pria mantan wartawan tersebut secara tegas menyatakan, apabila sampai empat hari tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, TPP tidak akan dibayarkan.

“TPP tidak akan dibayarkan kalau empat hari tidak bertugas. Ini menyangkut hak dan kewajiban sekaligus untuk kedisiplinan seorang ASN,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Dayat, hitungan empat hari tidak menjalankan tugas tersebut tidak sekadar dihitung secara berturut-turut. Tetapi bersifat akumulatif setiap bulannya. Misalnya, dalam satu bulan dari hituingan e-presensi terlihat empat hari tidak bertugas, sanksi diberlakukan. “Jadi, kalau satu bulan kerja 26 hari dan ternyata terekam hanya 22 hari, TPP tidak dibayarkan,” ujarnya.

Disinggung teknis pengadaan serta berbagai hal mengenai e-presensi tahun 2019, Disdik akan menggodoknya secara matang. Sehingga dalam penerapannya nanti bisa dijalankan secara maksimal oleh seluruh guru ASN. (mat/jun)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional