pariwisata kabupaten malang

Menu

Pengelolaan Tanah PT BSI Jadi Komoditas Politik Pilkada 2018

  Dibaca : 64 kali
Pengelolaan Tanah PT BSI Jadi Komoditas Politik Pilkada 2018
space ads post kiri


Bondowoso, Memo X

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan mineral di daerah Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh PT. BSI beberapa waktu yang lalu menjadi komoditas politik di Kabupaten Bondowoso. Hal itu karena ada anggapan bahwa ada transaksi jual beli tanah negara sebagai salah satu upaya pemerintah guna melakukan reboisasi atau penghijauan di wilayah Bondowoso.

Anggapan bahwa transaksi jual beli tanah negara seluas sekitar 600 hektar di wilayah Bondowoso itu kemudian dihembuskan lagi terjadi penyalahgunaan ditingkat jual beli. Tak berhenti disitu, masalah tersebut kemudian diperparah dengan adanya tudingan kepada salah satu kontestan dalam Pilkada melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan.

“Padahal tidak ada jual beli tanah negara. Itu isu yang sengaja dihembuskan untuk mempengaruhi Pilkada Bondowoso. Kami heran melihat orang asal bersuara. Padahal sebagian besar warga penggarap tanah negara yang ada di Bondowoso ini tidak memiliki kartu ijin garap (KIG) sebagai persyaratan untuk mendapatkan Hak pakai dan pengelolaan tanah negara yang pada umumnya didaerah sekitar hutan kecuali petani kopi yang telah melakukan kerjasama dengan pihak perhutani,” ujar H. Nanang, Ketua Pemenangan Dafir-Dayat.

Kata dia, PT BSI selaku pemegang hak pengelolaan sumber daya alam dan mineral di daerah tumpang pitu Banyuwangi diwajibkan untuk melakukan program reboisasi seluas 600 hektar. Keputusan pemerintah pusat ditetapkan hutan di kab bondowoso seluas 600 hektar dan ditindak lanjuti dengan Pergub berupa turunnya ijin prinsip.

“PT BSI memberikan kompensasi kepada masyarakat yang selama ini mengeloa tanah negara (TN) tersebut meskipun masyarakat tidak memiliki Kartu ijin Garap atau dengan kata lain masyarakat secara ilegal mengelola TN. Kami juga bingung TN yang mana yang dijual,” terang Nanang.

Nanang lalu menjelaskan bahwa terkait dengan adanya anggapan yang mengarah pada salah satu kontestan Pilkada yakni mantan Sekda, Drs H. Hidayat, M.Si bahwa saat itu, Sekda memang menjadi ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah.

“Nah, Pak Dayat saat itu mengumpulkan camat serta kades. Itu karena tugas beliau selaku ketua badan koordinasi tata ruang daerah. Maka hal itu juga sesuai perintah permendagri 116 tahun 2017 turunan dari UU 06 2014

“Jadi beliau memang harus melakukan itu, kalau bukan ketua, lalu siapa ? Kan tidak mungkin Kepala Dinas atau apalagi Sat Pol PP. Keterlibatan camat karena camat selaku penerima delegasi tugas Bupati yaitu melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada desa dan dalam hal ini desa adalah unit terkecil dari sebuah pemerintahan negara sesuai UU 06 tahun 2014. Kami heran salahnya itu dimana,” ujarnya.

Menurut Nanang, orang orang yang beranggapan sebagai mana di atas ia anggap terlalu cerdas sehingga lompatan imajinasinya membuat orang awam seperti dirinya tidak bisa memahami.

“Atau ini hanya hasil dialog imajiner mereka kemudian diungkapkan ke publik. Kalau begitu ya jadi kabupaten mimpi aja Bondowoso ini,” ujarnya. (Cw1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional