pariwisata kabupaten malang

Menu

Polarisasi Media di Tahun Politik Ancam Kebebasan Pers

  Dibaca : 99 kali
Polarisasi Media di Tahun Politik Ancam Kebebasan Pers
space ads post kiri

Polarisasi Media di Tahun Politik Ancam Kebebasan Pers


3 Mei, Hari Kebebasan Pers Internasional 2018


Bondowoso, Memo X

Tahun 2018 merupakan awal masuknya masa tahun politik di Indonesia. Selain Pilpres pada 2019 mendatang, sejumlah daerah di wilayah kerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember juga akan menggelar Pilgub dan Pilbup Tahun ini. Ini yang menjadi fokus AJI Kota Jember dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Mei.

Tahun Politik dan keterlibatan media, dipandang AJI Jember, sebagai salah satu yang mengancam kebebasan pers. “Keberpihakan media yang ambigu, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada media massa. Sehingga profesionalitas dan independensi jurnalis serta media massa kembali dipertanyakan,”ujar Friska Kalia Ketua AJI Jember, Kamis (3/5/2018).

Berkaca pada Pilpres 2014 silam, polarisasi media menjadi hal yang menyita perhatian publik. “Agaknya hal tersebut akan kembali terulang pada Pilpres tahun 2019 dengan potensi konflik yang lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah adanya permainan politik SARA dan Potensi pelanggaran HAM dimana Media punya peran besar dalam membentuk stigma tersebut,”imbuhnya.

Friska dan pengurus AJI Jember, dengan ini menerbitkan Siaran Pers. Dan karena itulah, AJI Jember mendesak seluruh Awak Media di wilayah kerjanya serta oknum-oknum yang terkait untuk beberapa hal. Diantara poin yang disampaikan adalah anatara lain, :
Agar media massa bersikap netral dan independen dalam memberitakan berbagai isu yang berkaitan dengan Pemilu baik Pilpres, Pilgub maupun Pilbup. Ini sesuai surat Edaran Dewan Pers tentang Posisi Media dan Imparsialitas Jurnalis dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Jurnalis agar tidak terlibat dalam politik praktis baik sebagai simpatisan atau tim sukses. Ini jelas melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Meminta semua pihak untuk menolak segala bentuk penyensoran, pemaksaan dan penggiringan materi dan sudut pandang jurnalis dalam menulis. Intervensi dari pihak manapun terhadap kerja jurnalis dan ruang redaksi mencederai kemerdekaan pers dan demokrasi.
AJI Jember juga mengingatkan partai politik, pasangan calon atau politisi untuk tidak menggunakan perusahaan media atau jurnalis sebagai corong sehingga pemberitaan menjadi tidak berimbang dan subjektif. Apalagi sampai melibatkan jurnalis aktif sebagai tim sukses baik secara struktural maupun non struktural.
Menyerukan kepada seluruh Jurnalis di Wilayah kerja AJI Jember untuk bersikap netral, independen baik terhadap penyelenggara Pilkada, pasangan calon dan partai pendukung.
AJI Jember juga memastikan berada di garda terdepan untuk melindungi kebasan pers di Kampus. Kerja Jurnalistik Pers Mahasiswa yang telah melalui proses verifikasi dan sesuai kaidah jurnalistik, perlu diapresiasi sebagai karya. AJI Jember menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers kampus.

Friska juga memaparkan bahwa Siaran Pers-nya telah Ia sampaikan ke sejumlah Media Massa. “Siaran Pers ini telah kami sampaikan ke sejumlah Media Massa dan kami harap agar mereka punya andil disini untuk menyuarakan Kebebasan Pers yang sebenar-benarnya,”pinta Friska. (ifa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional