pariwisata kabupaten malang

Menu

Pakdhe Karwo : DPRD Tidak Boleh Membuat APBD Tandingan

  Dibaca : 249 kali
Pakdhe Karwo : DPRD Tidak Boleh Membuat APBD Tandingan
space ads post kiri

MemoX Jember – Gubernur Jawa Timur Soekarwo angkat bicara soal Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kini tengah menjadi salah satu perhatian pemerintah, termasuk di Kabupaten Jember yang hingga kini belum tuntas. Pakde Karwo menyampaikan beberapa arahan pengelolaan anggaran yang betul kepada para kepala daerah yang menghadiri Rakor Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi, Selasa (12/12) malam.

Menurut Pakde Karwo, supaya aman dari Operasi Tangkap Tangan (OTT), atau tindakan-tindakan yang menjebak serta memancing untuk ke ranah hukum, pemerintah daerah yang memperhatikan beberapa hal, diantaranya masukkan dan lakukan dengan baik tentang e-budgeting anggaran. “Lah itu harus konsisten pada Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” kata Pakde Karwo. Dari KUA-PPAS itu lah yang menjadi fokus prioritas Kepala Daerah.

Kemudian, Gubernur Soekarwo menuturkan bahwa fungsi DPRD itu ada tiga, pertama soal anggaran, tapi tidak boleh membuat APBD tandingan. “Hanya ngontrol penggunaannya, apa sudah sesuai RPJMD atau tidak,” terang Gubernur Soekarwo.

Kedua, lanjut pakde Karwo yakni pengawasan. Hal itu hanya dibatasi pada tataran pelaksanaan saja, bukan di proses penganggaran. “DPRD sering mempermasalahkan prioritas anggaran, itu mesti saya bantah,” tegas Pakde Karwo. Kalau e-budgeting sudah sesuai ketentuan, kemungkinan besar dikemudian hari tidak akan ada masalah. Tetapi jika terpaksa lelang, maka harus melalui LPSE, asal jangan one stop service, dalam artian Kepala Dinas harus menyerahkan kepada LPSE sebagai pihak pelelang.

“Jadi kepala dinasnya putus hubungan sudah,” lontarnya. Terakhir, soal pengajuan Raperda, karena memang sudah menjadi inisiator.

Sementara menurut Ketua APKASI Jawa Timur, yang juga merupakan Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, menuturkan bahwa tujuan rakor ini untuk mendukung penyelenggaraan Good Governance dan menjawab kegundahan para pejabat daerah agar tidak takut dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan banyak terjadi di wilayah Propinsi Jawa Timur.

“Jangan takut, pokok berani tegak lurus pemerintahannya, Insyaallah aman,” tutur Bupati Faida di hadapan para Kepala Daerah se-Jawa Timur. Pakde Karwo dalam kesempatan yang sama juga menambahkan, agar selamat dari OTT, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan publik harus multiple choice (beragam pilihan).

“By sistem, kita sudah selesai, asal satu dalam pelayanan publik harus multiple choice,” kata Pakde Karwo.

Adanya peluang untuk pungli karena masih ada tahapan pintu ke pintu, lanjut Pakde Karwo, maka kalau sudah bayarnya bisa di ATM, dan adanya di pusat perbelanjaan, sudah tidak memungkinkan untuk bertemu oknum tertentu sehingga aman, terhindar pungli dan aman dari OTT. (ren/min)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional